Hal ini berdampak pada ketersediaan pupuk subsidi yang kurang memadai di beberapa daerah.
Selain itu, tim Verifikasi dan Validasi (Verval) Kecamatan juga tercatat melakukan penolakan transaksi penebusan pupuk, yang diduga akibat dari proses verifikasi yang kurang efisien dan berbelit-belit.
Rekomendasi untuk Peningkatan Distribusi Pupuk Subsidi
Atas temuan ini, Hotman Tambunan dan timnya mengajukan beberapa rekomendasi kepada pihak terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah setempat.
Salah satunya adalah untuk memperbaiki integrasi data antara e-RDKK dengan data Dukcapil agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Dengan adanya temuan ini, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa distribusi pupuk subsidi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Langkah-langkah perbaikan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan distribusi dan memastikan bahwa semua petani yang memenuhi syarat dapat menerima pupuk subsidi sesuai dengan yang telah dijanjikan.
Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi dalam penyaluran pupuk subsidi diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk menghindari adanya penyelewengan yang merugikan petani dan masyarakat pada umumnya.***
Artikel Terkait
Alex Marwata: Pemberantasan Korupsi Harus Kolaborasi, Bukan Tugas Pimpinan KPK Sendiri
Kontroversi Kasus Korupsi Jalur Kereta, Apakah KPK Siap Panggil Menteri Perhubungan Budi Karya?
Menhub RI Budi Karya Sumadi Diduga Terlibat Skandal Sewa Helikopter Dengan Dana Korupsi Proyek Rel Kereta Api, Benarkah?
Hari Ini, Syahrul Yasin Limpo Jadi Saksi Mahkota di Sidang Kasus Korupsi Kementan, Bakal Ungkap Fakta Mengejutkan! Simak Beritanya!
Vonis 2,5 Tahun Achsanul, Apakah Hukuman Ini Cukup Adil untuk Kasus Korupsi Rp 40 Miliar Proyek BTS 4G?