Ribuan Petani di NTT Tak Dapat Pupuk Subsidi, Temuan Satgasus Korupsi Polri

photo author
- Senin, 24 Juni 2024 | 13:30 WIB
Satgasus Korupsi Polri temukan ribuan petani di NTT tidak dapat pupuk subsidi. Masalah data dan distribusi menjadi penyebab utama. (PMJ News / HukamaNews.com)
Satgasus Korupsi Polri temukan ribuan petani di NTT tidak dapat pupuk subsidi. Masalah data dan distribusi menjadi penyebab utama. (PMJ News / HukamaNews.com)

HUKAMANEWS - Satgasus Pencegahan Korupsi Polri baru-baru ini melakukan pemantauan intensif terhadap distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada tanggal 18-22 Juni 2024.

Hasilnya, ribuan petani yang seharusnya memenuhi syarat untuk menerima pupuk subsidi ternyata tidak mendapatkan haknya seperti yang dijanjikan.

Pemantauan yang dilakukan oleh Satgasus Korupsi Polri tersebut mengungkapkan bahwa masalah utama terkait dengan penyaluran pupuk subsidi di NTT adalah ketidaksesuaian data antara Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dengan data nomor induk keluarga (NIK) yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Baca Juga: Pilih Mana, Smartphone Tekno Pova 6 4G atau Poco M6 Pro 4G? Cek Di Sini, Harga dan Spesifikasi Cuma Beda Tipis!

Menurut Ketua Tim Satgasus, Hotman Tambunan, kondisi ini menjadi penyebab utama mengapa ribuan petani tidak mendapatkan pupuk subsidi yang seharusnya mereka terima.

Hotman Tambunan juga menyoroti bahwa sampai dengan bulan Juni 2024, masih banyak kartu tani yang belum disalurkan oleh bank kepada para petani.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam proses distribusi yang seharusnya membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk secara terjangkau.

Baca Juga: Bakal Diluncurkan pada 27 Juni Mendatang, OnePlus Ace 3 Pro Boyong 3 Perangkat Baru Lainnya

Satgasus juga menemukan bahwa kendala lainnya dalam distribusi pupuk subsidi adalah keterbatasan lokasi kios untuk penebusan pupuk.

Banyak petani di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat yang kesulitan untuk mendapatkan pupuk karena jarak yang jauh antara lokasi mereka dengan kios yang menyediakan penebusan pupuk.

"Kami mengusulkan kepaementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai kios distribusi pupuk subsidi.

Baca Juga: Redmi Note 13 Pro 5G Tawarkan Debut Warna Baru 'Olive Green' yang Menawan, Yuk Intip!

Hal ini diharapkan dapat memudahkan akses petani terhadap pupuk yang mereka butuhkan," papar Hotman.

Masalah Distributor dan Kios yang Belum Memenuhi Standar

Tak hanya itu, Satgasus juga mengungkapkan bahwa distributor dan kios di wilayah tersebut banyak yang belum memahami kewajiban untuk menjaga stok minimum di gudang masing-masing.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Jiebon

Sumber: PMJ News

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X