HUKAMANEWS - Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengambil keputusan penting yang menarik perhatian publik politik Indonesia, khususnya dalam kasus penggelembungan suara yang dituduhkan oleh PDI Perjuangan (PDIP) terhadap Partai Amanat Nasional (PAN) di daerah pemilihan Kalimantan Selatan II.
Keputusan ini merupakan bagian dari dinamika pemilihan legislatif 2024 yang sangat dinanti.
Dengan ditolaknya permohonan oleh MK, banyak pihak penasaran dengan alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Baca Juga: Bongkar Kasus Korupsi Jual-Beli Gas PGN, Sederet Pejabat Dipanggil KPK
Dalam sidang yang dilaksanakan pada Senin (10/6/2024), MK secara resmi menolak gugatan PDIP yang mendalilkan adanya penggelembungan suara oleh PAN.
Ketua MK, Suhartoyo, menegaskan dalam pembacaan amar putusan bahwa permohonan dari PDIP tidak dapat diterima.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang mekanisme pengawasan dan verifikasi suara dalam pemilu di Indonesia.
PDIP sebelumnya mengklaim bahwa terjadi penggelembungan suara sebesar 15.690 suara yang menguntungkan PAN, dan ini berpotensi merugikan PDIP dalam perebutan kursi kelima di DPR RI untuk dapil tersebut.
Namun, menurut keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, tidak ada keberatan yang diajukan mengenai perolehan suara saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten, termasuk di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.
Keberatan PDIP di tingkat Kota Banjarmasin juga tidak mendapat perhatian dalam rekapitulasi tingkat provinsi, sebuah faktor yang diperkuat oleh tanda tangan saksi mandat PDIP pada berita acara yang relevan.
Baca Juga: Multitasking di iPhone, Simak Cara Mengaktifkan ChatGPT Sambil Buka Aplikasi Lain
Ini menunjukkan bahwa proses yang ada telah dijalankan sesuai dengan protokol yang berlaku, meskipun PDIP merasa dirugikan oleh hasil tersebut.
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menambahkan bahwa selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diajukan sebagai keberatan harus segera diperiksa dan dibetulkan oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota, dan jika tidak dapat diselesaikan, harus dicatat sebagai kejadian khusus yang akan ditindaklanjuti dalam rekapitulasi tingkat provinsi.