HUKAMANEWS - Tragedi kembali mengguncang lingkungan pendidikan di Indonesia, kali ini menimpa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
Seorang mahasiswa berinisial P, yang masih berusia 19 tahun, dilaporkan meninggal dunia diduga karena mendapat kekerasan dari senior di kampusnya.
Insiden yang memilukan ini tidak hanya mengundang kesedihan tetapi juga tuntutan tegas dari masyarakat agar hukum ditegakkan dan kekerasan semacam ini tidak terulang lagi.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan (BPSDMP), yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan pendidikan maritim, telah bereaksi cepat dengan memerintahkan investigasi menyeluruh.
"Kami benar-benar menyesalkan kejadian ini dan ingin memastikan bahwa tidak ada lagi korban berikutnya yang menderita karena kekerasan di lingkungan pendidikan," ujar Ariandy Samsul B, Kabag Umum Sekretariat BPSDMP, dalam pernyataan resminya.
Menurut Ariandy, telah diinstruksikan kepada Plt Kepala BPSDMP Perhubungan untuk segera berangkat ke lokasi dan memimpin sebuah tim investigasi.
Tim ini akan fokus pada penelaahan kebijakan internal STIP dan evaluasi prosedur yang ada untuk mencegah peristiwa serupa.
“Ini bukan hanya tentang satu insiden, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai institusi bisa memperbaiki diri dan memberikan lingkungan yang aman bagi semua taruna,” tambahnya.
BPSDMP juga telah meminta kepada pihak STIP Jakarta untuk tidak hanya menggandakan upaya dalam menangani kasus ini, tetapi juga bekerja sama dengan Polres Jakarta Utara.
Baca Juga: Menteri AHY Ungkap Puluhan Target Operasi Terindikasi Mafia Tanah: Arah Baru Menuju Keadilan
Penanganan kasus akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, menjamin bahwa semua pihak yang bertanggung jawab dapat diadili dengan adil.
Selain itu, Ariandy mengumumkan bahwa terduga pelaku telah dicopot statusnya sebagai taruna, sebuah langkah yang diharapkan dapat memudahkan proses hukum yang akan berjalan.
“Keputusan ini diambil untuk menunjukkan keseriusan kami dalam menangani masalah ini serta memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan,” jelas Ariandy.