nasional

Teryata Cuma Hoaks! Paslon 01 dan 03 Tidak Bisa Mencalonkan Diri di Pilpres Mendatang!

Jumat, 3 Mei 2024 | 08:57 WIB
Hoaks tentang pencalonan Paslon 01 & 03 di Pilpres terbukti salah. Cari fakta sebenarnya di sini! (Kominfo / HukamaNews.com)

HUKAMANEWS - Pada era digital ini, kabar bohong atau hoaks semakin mudah menyebar luas, terutama melalui media sosial.

Salah satu berita yang baru-baru ini menghebohkan adalah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disalahpahami oleh banyak pihak.

Beredar luas di TikTok, sebuah video mengklaim bahwa pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03 tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk jabatan tersebut seumur hidup.

Baca Juga: PDIP dan PKB Usung Airin Rachmi Diany Sebagai Bacagub Banten di Pilkada 2024, Simak Profilnya di Sini

Apa benar demikian? Setelah menggali lebih dalam, kami menemukan bahwa klaim tersebut adalah hoaks.

Turnbackhoax.id, sebuah platform yang khusus menangani penyebaran informasi palsu, telah mengkonfirmasi bahwa informasi yang tersebar itu tidak akurat.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menegaskan bahwa tidak ada keputusan yang melarang kedua paslon tersebut mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden selama-lamanya.

Baca Juga: 8 Tanda Kucing Marah & Solusinya: Pelajari Cara Menenangkan Kucingmu dengan Mudah

Dalam sidang yang diadakan, ternyata gugatan yang diajukan oleh paslon nomor urut 01 dan 03 tersebut ditolak karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurut analisis, video yang beredar tersebut ternyata merupakan hasil suntingan.

Suara yang didengar bukanlah suara asli dari Ketua MK, Suhartoyo.

Baca Juga: 11 Tips Jitu Menggemukkan Kucing dengan Sehat, Rahasia Bahagia bagi Anabul

Hal ini menunjukkan betapa canggihnya teknologi saat ini dalam memanipulasi informasi, sehingga memerlukan kejelian ekstra dari masyarakat untuk membedakan antara fakta dan fiksi.

Kasus hoaks ini bukan hanya sekedar isu biasa, melainkan memiliki potensi untuk mengganggu proses demokrasi di Indonesia.

Informasi yang salah dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap figur politik dan proses pemilihan umum.

Halaman:

Tags

Terkini