Tak hanya itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga berkeinginan agar MK mengundang lebih banyak pejabat pemerintah, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, untuk memberikan keterangan. Harapan ini bukan tanpa alasan.
Dalam suasana yang semakin mendekati pemilu, setiap informasi, setiap kebijakan, memiliki pengaruh yang besar terhadap keadilan dan transparansi pemilu.
Koalisi ini sadar, waktu yang ada sangat terbatas. Namun, dengan semangat yang tinggi, mereka berharap majelis hakim MK dapat mempertimbangkan permohonan mereka.
Ini bukan hanya demi keadilan yang bersifat formal, namun lebih kepada keadilan substansial yang dapat mendorong terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
Langkah Koalisi Masyarakat Sipil ini adalah cerminan dari kekuatan masyarakat sipil dalam berdemokrasi.
Surat terbuka kepada MK, langkah memanggil para menteri, hingga harapan untuk transparansi lebih besar, semua itu adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Baca Juga: Bertemu Menhan Jepang, Prabowo Bahas Peningkatan Jumlah Kadet RI Pendidikan di Jepang
Dan di tengah persiapan Pemilu 2024, ini adalah waktu yang tepat untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk MK, berada dalam posisi yang kuat untuk menegakkan demokrasi di Indonesia.***