HUKAMANEWS - Memasuki masa transisi reformasi dalam demokrasi hampir kurun waktu 25 tahun, faktanya esensi dari nilai - nilai demokrasi di Indonesia justru mengalami kemunduran dengan melihat panggung politik yang dihadirkan dalam pemilu 2024 kali ini.
Indonesia sejatinya memiliki role model kepemimpinan demokrasi melalui sosok presiden Joko Widodo. Hal ini karena menurut Subhan SD, dari Palmerah Syndicate, Jokowi muncul dari yang bukan siapa - siapa menjadi seorang Presiden.
"Jokowi mampu menjadi role model demokrasi yang sejati di Indonesia kedepannya. Sayangnya, Jokowi lebih terlihat membangun dinasti politiknya, dengan alasan tertentu," jelas Subhan SD, saat berbicara dalam diskusi akhir pekan Titik Temu mengangkat topik Politik Dinasti & Dinasti Politik, di Jakarta Selatan, pada tanggal 4 November 2023.
Baca Juga: Depresi Politik Jelang Pertarungan Pilpres 2024, Gen Z, dan Indonesia Emas
Jokowi, ditambahkan Subhan SD bisa meniru apa yang dilakukan Umar Bin Khattab dalam menjalankan kepemimpinan.
"Umar yang saat itu diperlihatkan unta besar dan gendut milik putranya, serta merta tidak langsung merasa bangga. Umar bahkan meminta putranya untuk menjual unta tersebut diganti dengan unta kurus lainnya dan membiarkan sang putra membesarkan unta itu,tanpa fasilitas bantuannya.Artinya biarkan Gibran maju sendiri," tambah Subhan SD lebih jauh.
Dinasti politik, dalam kacamata pihaknya sangat sah seperti yang terjadi di negara Amerika dan Singapore.
"Namun bahaya jika diberlakukan di Indonesia terutama tanpa melalui proses panjang,main trabas aturan.Menjadi tidak fair dan menimbulkan noda dalam catatan demokrasi kita. Bahkan bisa menjadi toxid dalam kehidupan demokrasi ini nantinya," jelasnya lebih detil.
Dinasti politik semacam ini, pihaknya melihat secara etika jelas tidak bisa dibenarkan.Dinasti politik bukan persoalan legal atau tidak ,tapi juga menyangkut etika.
Sementara itu ,disisi lain, Arif Nurul Iman, Lembaga Riset Internasional Ipsos Public Affairs, mengatakan dinasti politik sejauh mana keabsahannya dimata masyarakat, akan diuji dalam mekanisme pencoblosan, Februari 2024 nantinya.
Membawa nama besar Jokowi, itu sungguh memberikan kenyamanan. Namun menurut Arif Nurul Iman, tidak bisa 100 persen berjalan , karena Jokowi sendiri sudah mulai ditinggalkan kelompok - kelompok kritis. Mulai dari Goenawan Mohamad melalui surat kecewaan. Terlebih sosok cawapres,Gibran secara legal tidak banyak memiliki ruang.
"Kecuali ada deal - deal politik sebelumnya dan didukung adanya power Jokowi sebelumnya," jelas Arif lebih jauh.