HUKAMANEWS - Pemerintah kembali mengusulkan anggaran jumbo untuk kementerian dan lembaga pada Rancangan APBN 2026, sebuah kebijakan fiskal yang menegaskan fokus negara pada ketahanan pangan, keamanan nasional, hingga perbaikan layanan dasar.
Komposisi anggaran RAPBN 2026 ini memuat keyword besar seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan SDM, yang seluruhnya menjadi prioritas pemerintah di tengah perlambatan ekonomi global.
Usulan anggaran ini juga mencerminkan strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara belanja strategis dan penguatan pelayanan publik, sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjaga.
Di saat tantangan ekonomi dunia masih menekan, pemerintah menempatkan beberapa sektor sebagai prioritas utama, mulai dari gizi masyarakat, pertahanan, hingga kesehatan.
RAPBN 2026 tercatat mengalokasikan belanja k/l sebesar Rp 1.498,25 triliun untuk 102 kementerian dan lembaga.
Dari jumlah tersebut, 10 institusi memperoleh porsi anggaran terbesar dan diyakini akan menjadi motor utama kebijakan publik pada 2026.
Berikut daftar lengkapnya beserta konteks dan analisis tambahan terkait arah kebijakan fiskal pemerintah.
1. Badan Gizi Nasional – Rp 268 Triliun
Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi penerima anggaran terbesar dengan total Rp 268 triliun.
Lonjakan anggaran ini mencerminkan betapa strategisnya program makan bergizi gratis (MBG) yang kini menjadi salah satu proyek prioritas nasional.
Anggaran BGN ini melonjak lebih dari 129% dari outlook 2025 yang diperkirakan Rp 116 triliun.
Peningkatan ekstrem tersebut terjadi karena target penerima manfaat MBG pada 2026 mencapai 82,9 juta orang.
Total dana MBG tahun depan sendiri diperkirakan mencapai Rp 335 triliun mencakup pengadaan pangan lokal, dapur komunitas, distribusi makanan harian, hingga sistem pengawasan digital.
Kebijakan ini memunculkan dua respons publik: sebagian menilai langkah ini monumental bagi kualitas SDM, sebagian lain mempertanyakan efektivitas distribusinya.
Namun para ekonom memandang bahwa program gizi adalah investasi jangka panjang.
Artikel Terkait
Danantara Ditugaskan Bereskan BUMN, Mampukah Jadi Senjata Baru Presiden Prabowo Selamatkan APBN?
Menkeu Purbaya Tegas Tolak Pakai APBN Lunasi Utang Kereta Whoosh: Jangan Enak Swasta, Susahnya ke Pemerintah
Polemik Dana APBN untuk Membangun Ulang Ponpes Al-Khoziny: Antara Kemanusiaan dan Akuntabilitas
Luhut Binsar Buka Suara Soal Utang Whoosh Rp116 Triliun: Siapa yang Minta APBN?
Siap-Siap Kejutan! Pemerintah Pertimbangkan PSO untuk Whoosh, Tarif Murah di Depan Mata tapi Risiko APBN Jadi Sorotan