Isu Ijazah Palsu Guncang MK, Arsul Sani Dilaporkan ke Bareskrim, DPR Ikut Disorot

Palguna mengungkapkan bahwa MKMK sudah hampir sebulan melakukan pendalaman terhadap isu tersebut.
Namun ia menegaskan bahwa hasil penelusuran belum dapat dibuka demi menjaga objektivitas dan menghindari pengadilan opini.

“Saya merasa agak ganjil kenapa tiba-tiba ke Bareskrim? Pak Arsul itu hakim konstitusi yang diusulkan DPR,” kata Palguna.

Transparansi Rekam Jejak Pejabat Publik Semakin Mendesak

Sebagian publik mendukung laporan tersebut dengan alasan standar integritas hakim MK harus absolut, sementara sebagian lain mengingatkan agar dugaan yang belum diverifikasi tidak menjadi alat politisasi.

Baca Juga: 5 Isu Politik-Hukum yang Bikin Riuh dan Picu Debat Nasional Pekan Ini, Mulai RUU KUHAP Dikebut hingga Sorotan pada Putusan MK

Di Bandung dan beberapa kota besar lainnya, diskusi mengenai pentingnya transparansi dokumen publik semakin ramai, menunjukkan bahwa isu ini tidak sekadar soal satu pejabat, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap peradilan konstitusi.

Kasus seperti ini juga menambah daftar panjang dugaan pemalsuan ijazah yang melibatkan pejabat publik.

Menurut data beberapa lembaga pemerhati pendidikan, laporan pemalsuan ijazah meningkat dalam lima tahun terakhir, terutama menjelang kontestasi politik.

Artinya, publik semakin menuntut sistem verifikasi yang lebih ketat dan berbasis digital untuk mencegah manipulasi data akademik.

DPR Ikut Disorot

DPR RI, sebagai lembaga yang mengusulkan Arsul Sani sebagai hakim MK, juga ikut menjadi sorotan.

Baca Juga: Waspada! Dua Bibit Siklon Dekati RI, BMKG Peringatkan Hujan Ekstrem dan Gelombang Tinggi Sepekan ke Depan

Beberapa pakar hukum menilai DPR perlu memberikan klarifikasi mengenai proses verifikasi dokumen akademik calon hakim MK sebelum disahkan.

Jika verifikasi dilakukan dengan benar, dugaan seperti ini tidak akan muncul di kemudian hari.

Isu dugaan ijazah palsu yang menyeret Hakim MK Arsul Sani masih menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait proses verifikasi rekam jejak pejabat publik.