84 Persen Publik Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Survei INSS Ungkap Pergeseran Cara Pandang Sejarah

Penolakan ini menunjukkan bahwa memori kritik terhadap Orde Baru masih hidup dan relevan, terutama di kalangan akademisi, aktivis HAM, dan kelompok yang terlibat dalam reformasi 1998.

Publik Minta Penilaian Objektif & Non-Politis

Sebanyak 61,08 persen responden berpendapat bahwa persoalan HAM dan KKN di masa lalu tidak lagi menjadi penghalang dalam menilai kelayakan gelar pahlawan, selama prosesnya dilakukan secara objektif.

Bahkan 86,67 persen publik sepakat bahwa penilaian terhadap Soeharto harus bebas dari kepentingan politik.

Ahmad Rijal menegaskan bahwa masyarakat tidak menginginkan glorifikasi, tetapi penilaian objektif berdasarkan kontribusi nyata dan kajian sejarah yang adil.

Lebih lanjut, 56,83 persen responden menilai proses penetapan gelar pahlawan sebaiknya merupakan kombinasi antara survei publik dan kajian akademik, bukan keputusan sepihak dari elite politik.

Baca Juga: Antasari Azhar Wafat, Jimly Asshiddiqie Ungkap Figur Tegas hingga Fakta Mengejutkan soal Era KPK yang Penuh Tekanan dan Intrik

Perubahan Generasi, Nostalgia Ekonomi, dan Dinamika Digital

Dari perspektif sosial-politik, dukungan besar terhadap Soeharto dipengaruhi beberapa faktor:

- Generasi muda yang tidak mengalami langsung represifnya Orde Baru, tetapi merasakan narasi “masa ekonomi stabil”.

- Ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi sekarang, sehingga memicu nostalgia kolektif.

- Tingginya konsumsi konten sejarah di media sosial, yang sering menyederhanakan narasi.

- Polarisasi politik yang membuat figur-figur lama kembali dibicarakan secara intens.

Sejumlah pengamat menilai bahwa fenomena ini tidak sekadar soal penilaian pribadi, tetapi juga refleksi ketidakpastian sosial-ekonomi yang membuat publik merindukan figur dengan citra stabilitas.

Survei Dilakukan di 38 Provinsi