32 Tahun Berkuasa, Layakkah Soeharto Dapat Gelar Pahlawan? Begini Jawaban Hasan Nasbi yang Bikin Heboh Warganet

Ia berharap pemerintah benar-benar mempertimbangkan berbagai sisi sebelum menetapkan seseorang sebagai pahlawan nasional.

“Pemerintah dalam mengevaluasi siapa saja yang harus jadi pahlawan tentu timbangannya harus adil,” tegasnya.

Hasan menutup pandangannya dengan ajakan agar publik melihat tokoh sejarah secara utuh, bukan hanya dari sisi kontroversinya.

“Lebih banyak jasanya atau lebih banyak dosanya? Itu yang harus ditimbang,” tutupnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka Suara Soal Dana Daerah: Semua Sudah Diverifikasi, Jangan Asal Protes!

Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Selalu Jadi Perdebatan

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sejatinya bukan isu baru. Setiap tahun, terutama menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November, topik ini kembali muncul dan mengundang perdebatan hangat di publik.

Sebagian masyarakat menilai Soeharto berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan stabilitas politik nasional, khususnya pada era 1980–1990-an.

Di masa itu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, serta mampu menjaga ketahanan pangan dan kestabilan harga.

Namun, kelompok lain menolak keras wacana ini dengan alasan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pembatasan kebebasan pers, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar selama masa Orde Baru.

Baca Juga: KPK Ungkap Sudah Minta Keterangan Sejumlah Pihak dalam Kasus Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh

Perdebatan ini menunjukkan betapa kompleksnya menilai warisan seorang pemimpin yang pernah memegang kekuasaan selama tiga dekade.

Proses Penetapan Gelar Pahlawan Nasional

Secara formal, proses penetapan gelar pahlawan nasional dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Setiap tahun, Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penilai Gelar Pahlawan Nasional (TP3PN) menyeleksi tokoh yang diusulkan oleh masyarakat, akademisi, maupun pemerintah daerah.

Tim ini terdiri dari sejarawan, akademisi, hingga perwakilan lembaga negara yang menelaah rekam jejak, kontribusi, serta nilai perjuangan setiap calon.