KPK Bongkar Skandal Dana Pokir di OKU, Polanya Mirip Kasus Hibah Jatim: Proyek Dijual Beli demi Fee DPRD!

Saatnya Reformasi Total Dana Pokir

Kasus PUPR OKU menjadi alarm keras bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Transparansi pengelolaan dana pokir perlu segera dibenahi, termasuk dengan publikasi terbuka atas seluruh usulan proyek DPRD dan pelaksanaannya.

Jika tidak, kasus serupa akan terus berulang dengan wajah berbeda di setiap daerah.

Ujungnya sama: kerugian negara, proyek mangkrak, dan publik yang dikhianati.

Baca Juga: Terbongkar! Eks Sekjen Kemenaker Era Hanif Dhakiri Jadi Tersangka Baru di Kasus Pemerasan RPTKA, KPK Ungkap Duit Haram Rp53,7 Miliar

KPK menyatakan akan terus mengembangkan kasus ini hingga ke akar-akarnya.

“Kami ingin memastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang diselewengkan,” tegas Budi.***