Skandal Jet Pribadi KPU, DPR Siap Bongkar Dugaan Pemborosan Dana Publik dari Balik Langit Mewah

Sorotan Publik dan Pertaruhan Kepercayaan

Publik ramai memperbincangkan kasus ini di media sosial.

Sebagian menilai sanksi etik DKPP belum cukup keras, mengingat potensi pemborosan dana publik yang begitu besar.

Sebagian lainnya menilai kasus ini mencerminkan “disconnect” antara elit penyelenggara negara dengan realitas rakyat yang tengah bergulat dengan inflasi dan krisis ekonomi pasca-Pemilu.

Pakar etika pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Dr. Diah Rukmini, menilai kasus ini dapat menjadi “alarm integritas” bagi seluruh lembaga publik.

Baca Juga: Terjangkit Sakit Radang Paru-paru, Anak Riza Chalid Dipindah ke Rutan Salemba Pusat demi Perawatan Kesehatan

“Ini bukan sekadar soal etika perjalanan dinas, tapi soal cara berpikir pejabat publik dalam memaknai efisiensi dan tanggung jawab sosial,” ujarnya.

Kasus jet pribadi KPU kini bukan lagi sekadar pelanggaran etik internal, tapi telah menjelma menjadi ujian moral bagi transparansi lembaga penyelenggara pemilu.

Dengan DPR siap turun tangan memeriksa anggaran, publik berharap ada langkah konkret, bukan hanya teguran seremonial.

Ke depan, pengawasan publik atas penggunaan dana APBN di lembaga independen seperti KPU perlu diperkuat agar tidak lagi terjadi “penerbangan mewah” di atas penderitaan rakyat.
Sebab, kepercayaan publik, sekali rusak, tidak bisa disewa, bahkan dengan jet paling mahal sekalipun.***