Putusan MK Soal Izin Tangkap Jaksa, Perlindungan Hukum atau Benteng Kekuasaan?

Pada akhirnya, keputusan MK tentang izin penangkapan jaksa bukan sekadar urusan norma hukum, tetapi juga cerminan politik kekuasaan di balik lembaga penegak hukum.

Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan seharusnya tetap menjadi prinsip utama, bukan sekadar jargon kelembagaan.

Masyarakat kini menaruh harapan besar agar pemerintah dan lembaga hukum tak hanya menegakkan aturan, tapi juga menjaga kepercayaan publik melalui mekanisme yang adil dan terbuka.***