Ponpes Al Khoziny Ambruk, Pihak Pesantren Minta Maaf, Polisi Tetap Lanjutkan Proses Hukum

“Polda Jatim akan memproses hukum. Saat ini kita mulai dari penyelidikan dan akan ditingkatkan ke penyidikan,” tegas Jules kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

Ia juga meminta publik untuk tetap menghormati proses identifikasi korban yang masih dilakukan tim Disaster Victim Identification (DVI) dan memberi ruang bagi keluarga yang masih berduka.

“Mari kita berempati kepada keluarga korban. Proses identifikasi masih berjalan, dan kami ingin seluruhnya berjalan dengan tertib dan berakhir dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, Jules menegaskan bahwa penyelidikan baru bisa dilakukan setelah lokasi dinyatakan aman dan evakuasi korban rampung.

Baca Juga: Uang Sertifikat K3 Naik Gila-Gilaan! KPK Bongkar Aliran Rp81 Miliar di Lingkaran Pejabat Kemnaker

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendukung langkah kepolisian untuk mengusut kasus ini secara transparan dan profesional.

Menurutnya, tragedi ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara pendidikan, khususnya dalam aspek keselamatan bangunan dan kepatuhan terhadap standar konstruksi.

“Kami percaya kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pengusutan. Kejadian ini harus jadi pelajaran penting bagi para pengelola pendidikan,” ujar Muzani di Kantor BPK, Selasa (7/10/2025).

Ia menekankan bahwa standar keamanan bangunan pendidikan, baik pesantren maupun sekolah umum, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pusat.

Tragedi Ponpes Al Khoziny menyoroti persoalan klasik: minimnya pengawasan konstruksi bangunan pendidikan berbasis masyarakat.

Banyak pesantren di Indonesia dibangun secara swadaya tanpa pengawasan insinyur atau lembaga teknis, sehingga rentan ambruk akibat faktor usia atau struktur yang tak memenuhi standar.

Baca Juga: Uang Sertifikat K3 Naik Gila-Gilaan! KPK Bongkar Aliran Rp81 Miliar di Lingkaran Pejabat Kemnaker

Kementerian PUPR dan Kemenag pun didesak publik untuk membentuk sistem audit keselamatan bangunan pesantren di seluruh Indonesia.

Beberapa pengamat konstruksi menilai bahwa tragedi seperti ini seharusnya bisa dicegah jika ada pemeriksaan rutin terhadap struktur bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar dan ibadah.

Selain itu, di media sosial, warganet ramai menyerukan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tapi juga pencegahan melalui pelatihan teknis bagi pengelola pesantren agar lebih memahami aspek keselamatan konstruksi.