Publik Heboh di Medsos! Bobby Nasution Disebut Konyol Karena Razia Mobil Pelat Aceh, Razia Pelat Aceh

“Tunggu saja, kita ingin yang terbaik. Kalau ada yang cepat-cepat jual, kita beli. Tapi sabar saja,” ujar Mualem kepada wartawan.

Pernyataan ini dianggap sebagai sikap dewasa untuk meredam ketegangan di akar rumput, mengingat hubungan Aceh dan Sumut selama ini terjalin erat, baik dari sisi budaya, ekonomi, maupun pergaulan masyarakat sehari-hari.

Potensi Dampak: Hubungan Sumut–Aceh Bisa Renggang?

Kebijakan razia pelat Aceh ini dikhawatirkan memunculkan gesekan baru antarwarga. Sebab, banyak masyarakat Aceh yang bekerja, berbisnis, atau kuliah di Sumatera Utara, khususnya di Medan dan sekitarnya.

Baca Juga: Kebakaran Hebat Hantam Hunian Pekerja Konstruksi IKN di Kaltim, 700 Pekerja Direlokasi, Proyek Tetap Jalan

Beberapa netizen di media sosial menilai kebijakan ini justru berpotensi diskriminatif. “Seolah-olah orang Aceh dianggap asing di tanah Sumut, padahal banyak keluarga kami di sana,” tulis seorang warganet di Facebook.

Dari sisi ekonomi, hubungan Aceh–Sumut sangat erat, terutama lewat jalur perdagangan darat. Razia pelat Aceh dikhawatirkan mengganggu arus logistik dan perjalanan warga lintas provinsi.

Pakar hubungan antarwilayah menilai, kebijakan semacam ini bisa dibaca sebagai bentuk politik identitas.

Di tengah dinamika politik nasional menuju 2029, langkah-langkah simbolis semacam ini kerap dipakai untuk menunjukkan ketegasan seorang pemimpin daerah, meski berisiko menyinggung daerah tetangga.

Dalam konteks lokal, Sumut dan Aceh adalah dua provinsi yang secara historis memiliki kedekatan.

Baca Juga: 5 Fakta Terkini Insiden Kebakaran pada Hunian Pekerja IKN di Kaltim

Banyak mahasiswa Aceh menimba ilmu di Medan, dan sebaliknya warga Sumut berdagang di Banda Aceh hingga Lhokseumawe.

Kebijakan yang memicu ketegangan justru berpotensi merusak harmoni yang sudah lama terjalin.

Kontroversi razia pelat Aceh oleh Bobby Nasution membuka kembali perbincangan tentang pentingnya koordinasi antarprovinsi sebelum mengambil kebijakan.

Alih-alih menimbulkan gesekan, kebijakan lalu lintas seharusnya difokuskan pada keamanan, keselamatan, dan keteraturan bersama, bukan pada simbol identitas daerah.