KPK Didesak Panggil Bobby Nasution Tapi Pilih Tunggu Jaksa Pulang dari Sumut, Apa Sebenarnya yang Terjadi?

Proyek Jalan Rp231,8 Miliar yang Jadi Sorotan

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025 yang mengungkap dugaan suap di proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I.

Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka, termasuk Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, PPK Rasuli Efendi Siregar, PPK Heliyanto, serta dua kontraktor, M. Akhirun Efendi dan M. Rayhan Dulasmi Piliang.

Skema dugaan korupsi ini terbagi dalam dua klaster proyek. Klaster pertama terkait empat proyek jalan di Dinas PUPR Sumut, sementara klaster kedua mencakup dua proyek di Satker PJN Wilayah I. Total nilai enam proyek itu mencapai Rp231,8 miliar.

Dalam dakwaan, Akhirun dan Rayhan disebut sebagai pemberi suap, sedangkan Topan, Rasuli, dan Heliyanto diduga sebagai penerima.

Baca Juga: 400 Travel Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Sudah Kantongi Nama Tersangka, Kapan Akan Diumumkan?

Kasus ini menambah panjang daftar praktik korupsi di sektor infrastruktur daerah yang nilainya tidak kecil dan berdampak langsung pada masyarakat.

Publik Tunggu Kejelasan Status Bobby

Nama Bobby Nasution ikut diseret ke permukaan setelah beberapa saksi dan dokumen perkara menyebut adanya lingkaran kedekatan antara pejabat PUPR Sumut dengan pihak yang disebut dekat dengan gubernur.

Meski begitu, hingga kini KPK belum pernah memanggil Bobby dalam kapasitas apa pun.

Publik pun bertanya-tanya: apakah KPK akan konsisten membuka peluang pemanggilan kepala daerah yang juga menantu Presiden, atau kasus ini hanya akan berhenti pada pejabat teknis dan kontraktor?

Di media sosial, warganet membandingkan kasus ini dengan sejumlah perkara lain yang menyeret kepala daerah.

Ada yang menilai KPK harus berani memanggil Bobby demi menjaga kepercayaan publik, sementara ada juga yang mengingatkan agar masyarakat tidak buru-buru menyimpulkan keterlibatan gubernur sebelum ada bukti hukum yang kuat.

Baca Juga: KPK Periksa Eks Bendahara AMPHURI soal Skandal Korupsi Kuota Haji 2024

Langkah KPK untuk menunggu koordinasi dengan JPU dinilai penting demi menjaga akurasi penyidikan. Namun, di sisi lain, ketidakpastian ini berpotensi memunculkan spekulasi politik. Apalagi, Bobby merupakan figur yang tidak hanya menjabat sebagai gubernur, tetapi juga bagian dari lingkar keluarga Presiden Jokowi.