Sanksi nyata akan menjadi pesan moral bahwa wakil rakyat tidak bisa sembarangan dalam ucapan maupun tindakan.
Lebih jauh, insiden ini mengingatkan bahwa politik bukan sekadar jabatan dan fasilitas. Rakyat menuntut integritas, bukan retorika.
Apalagi, kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sudah lama tergerus oleh kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.***
Artikel Terkait
Kemenkumham Tegaskan Hak Cipta Jadi Pilar Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Jurnalis
MK Tolak Uji Formil UU TNI, 4 Hakim Desak Perbaikan karena Minim Keterbukaan Publik
KPK Usut Dalang Ide Kontroversial Kuota Haji 50:50, Potensi Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun
Bongkar! KPK Temukan 400 Biro Perjalanan dan 13 Asosiasi Terseret Kasus Kuota Haji, Siapa Dalangnya?
Kabar Duka! Yurike Sanger Istri ke-7 Soekarno Wafat di California AS, Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah