Harapan Baru! Polri Direformasi Besar-besaran di Era Prabowo Tanpa Stigma 'No Viral No Justice' untuk Dapat Keadilan

HUKAMANEWS - Reformasi kepolisian kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membenahi institusi Polri.

Langkah ini dianggap mendesak, mengingat berbagai stigma negatif seperti “tajam ke bawah, tumpul ke atas” hingga “no viral no justice” telah lama melekat dalam pelayanan hukum.

Publik menilai, keadilan seakan hanya bergerak jika sebuah kasus mendapat sorotan media dan viral di jagat maya.

Fenomena inilah yang memicu kekecewaan masyarakat, terutama pencari keadilan dari kalangan kecil.

Baca Juga: Polri Ajukan Red Notice Riza Chalid ke Interpol, Buronan Kasus Korupsi Minyak Mentah

Reformasi Polri diharapkan mampu menghapus stigma itu sekaligus mengembalikan marwah kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum yang berpihak pada rakyat.

Kebijakan Presiden Prabowo membuka ruang bagi agenda besar perombakan struktur dan budaya Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun didorong untuk mengeksekusi langkah-langkah tegas, bukan hanya sebatas slogan, agar penyakit birokrasi dan budaya koruptif di tubuh kepolisian tidak terus menular.

Rotasi Kepemimpinan dan Pembersihan Internal

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah rotasi kapolda secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Tujuannya, menyegarkan kepemimpinan daerah sekaligus mencari perwira berintegritas tinggi. Skema ini pernah diusulkan juga untuk lembaga peradilan, di mana pimpinan pengadilan di kota besar diganti demi menjaga moralitas.

Baca Juga: Kuasa Hukum Rudy Tanoe Gugat Penetapan Tersangka, Sebut KPK Langgar Prosedur

Namun, tantangan di tubuh Polri lebih kompleks. Praktik pengaderan yang sarat “nilai transaksional” justru melahirkan pejabat yang sibuk mencari mitra mafia lokal ketimbang mendekat ke rakyat. Tak jarang, pelapor kasus justru dipersulit dengan alasan administrasi, bahkan ditolak.

Sejumlah contoh mencuat di masyarakat: pelapor kehilangan motor malah disuruh minta maaf, laporan ditolak karena alasan sepele, hingga dugaan suap yang berulang kali jadi keluhan publik. Kondisi ini mempertegas urgensi reformasi menyeluruh, bukan tambal sulam.

Peran Propam dan Independensi Kapolri