Kasus Bank BJB Rp222 Miliar Memanas Lagi, KPK Siap Telusuri Timses Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Publik Tunggu Pemanggilan

Di media sosial, isu ini memancing diskusi hangat. Sebagian warganet mempertanyakan kenapa KPK seakan lambat memanggil Ridwan Kamil, sementara pihak lain menduga ada pertimbangan politik yang membuat proses hukum berjalan hati-hati.

“Kalau benar dana masuk ke timses, ini berbahaya untuk demokrasi kita. Dana korupsi jangan sampai jadi bahan bakar politik,” tulis seorang pengguna X (Twitter).

Pengamat politik juga menilai pemeriksaan tim sukses bisa membuka babak baru dalam penyidikan.

Jika terbukti ada aliran dana untuk kepentingan kampanye, kasus ini tidak hanya berdampak hukum tetapi juga bisa mengguncang citra politik Ridwan Kamil yang saat ini digadang sebagai salah satu tokoh potensial di panggung nasional.

Baca Juga: Gerindra Bantah Isu Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menteri, Sebut Hanya Gosip Politik

Bagi warga Jawa Barat, kasus ini menjadi perhatian khusus karena menyangkut Bank BJB yang selama ini dikenal sebagai salah satu bank daerah terbesar di Indonesia.

Dengan kerugian mencapai ratusan miliar, publik berharap ada kejelasan ke mana saja uang tersebut mengalir, dan siapa saja yang mendapat manfaatnya.

Bank BJB sendiri berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dugaan korupsi besar seperti ini jelas menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan milik pemerintah daerah.

KPK menegaskan bahwa proses hukum masih terus berjalan. Namun, publik menunggu kepastian: apakah Ridwan Kamil akan segera dipanggil, dan apakah tim suksesnya benar-benar terlibat dalam aliran dana korupsi Bank BJB.

Baca Juga: KPK Telusuri Aliran Uang Korupsi Kuota Haji, PBNU Ikut Terseret dalam Pemeriksaan

“Kasus ini harus dituntaskan tanpa pandang bulu, agar publik percaya bahwa hukum bekerja sama rata untuk semua,” kata seorang aktivis antikorupsi di Jakarta.

Dengan langkah KPK membuka opsi memeriksa tim sukses, arah penyidikan bisa semakin luas.

Namun, ujian terbesar ada pada transparansi dan konsistensi KPK untuk membuktikan bahwa hukum tetap independen, jauh dari intervensi politik.***