Tak Terima Jadi Tersangka Korupsi Bansos Rp200 Miliar, Kakak Kandung Harry Tanoe Gugat KPK di Meja Praperadilan

“Praperadilan adalah hak tersangka. Tapi KPK sudah menyiapkan argumentasi hukum untuk meyakinkan hakim bahwa penetapan tersangka sah dan sesuai prosedur,” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (11/9/2025).

Senada, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum KPK. “Kami sudah siapkan langkah hukum untuk menghadapi praperadilan tersebut,” ujarnya.

Jajaran Tersangka dan Cegah ke Luar Negeri

Sejak Agustus 2025, KPK resmi mengumumkan penetapan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka. Selain Rudi Tanoe, nama lain yang ikut dicegah ke luar negeri adalah:

Kanisius Jerry Tengker (KJT), mantan Direktur Utama PT DRL periode 2018–2022.

Herry Tho (HT), mantan Direktur Operasional PT DRL periode 2021–2024.

Baca Juga: KPK Telusuri Aliran Uang Korupsi Kuota Haji, PBNU Ikut Terseret dalam Pemeriksaan

Edi Suharto (ES), staf ahli Menteri Sosial yang pernah menjabat Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos.

Surat pencegahan keluar negeri berlaku sejak 12 Agustus 2025 hingga enam bulan ke depan.

Kasus ini menjadi babak baru dalam rentetan skandal bansos Kemensos yang telah beberapa kali menyeret pejabat hingga pengusaha besar.

Pada 2020 lalu, publik masih mengingat kasus eks Mensos Juliari Batubara yang divonis penjara karena korupsi bansos COVID-19.

Bagi masyarakat, isu bansos sangat sensitif karena menyangkut kebutuhan hidup rakyat kecil.

Di tengah pandemi dan krisis ekonomi, dugaan penyelewengan dana bantuan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap publik.

Di media sosial, sejumlah warganet mengecam keras kasus ini. “Bansos kok dikorupsi, itu sama saja merampas hak rakyat miskin,” tulis salah satu pengguna X (Twitter).

Baca Juga: KPK Dalami Laporan Dugaan Keterlibatan Mantan Menteri Budi Arie dalam Kasus Judi Online