Yusril Beberkan Pemerintah Siap Revisi UU Pemilu, DPR Bukan Cuma buat Artis dan Orang Tajir yang Kompeten Bisa Lolos ke Senayan!

HUKAMANEWS – Isu revisi Undang-Undang Pemilu akhirnya dijawab pemerintah.

Yusril Ihza Mahendra selaku Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menyatakan pemerintah sedang mempersiapkan upaya konkrit guna menyesuaikan regulasi Pemilu dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Yusril, desain sistem Pemilu saat ini dinilai masih sempit dan kurang memberikan ruang bagi calon-calon yang punya kapasitas, tapi kalah modal atau popularitas.

Celah inilah yang menurutnya membuat kursi DPR lebih banyak didominasi oleh orang kaya, pesohor, dan tokoh yang punya akses logistik besar.

Baca Juga: QRIS, Inklusi Keuangan untuk UMKM di Tengah Ancaman Keamanan Digital

Ia menegaskan, revisi UU Pemilu bukan sekadar urusan teknis, melainkan juga soal kualitas demokrasi.

"Revisi ini akan menyangkut kritik publik terhadap kualitas anggota DPR yang masuk Senayan. Sosok yang kompeten, cerdas, dan berintegritas justru sering tersingkir karena kalah populer," ujar Yusril.

Putusan MK beberapa waktu lalu menegaskan kembali sistem Pemilu proporsional terbuka, yang artinya rakyat memilih langsung calon anggota legislatif, bukan hanya partai. Namun, sistem ini tak lepas dari kritik.

Dalam praktiknya, caleg dengan modal kampanye besar dan elektabilitas tinggi dari kalangan artis atau tokoh terkenal lebih mudah meraup suara, sementara kader atau aktivis berpengalaman yang minim logistik sering terpinggirkan.

Baca Juga: Viral! Pemeran Encuy di Sinetron Preman Pensiun Ditemukan Meninggal, Misteri Kain Sarung dan Penolakan Autopsi Jadi Sorotan

Fenomena ini dinilai menurunkan kualitas legislator di Senayan.

Banyak pengamat politik menyebut revisi UU Pemilu bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata aturan, sehingga tidak hanya yang “tajir” dan “viral” yang lolos, tapi juga mereka yang memang punya kapasitas untuk mengawal kebijakan publik.

Meski pemerintah belum merinci poin-poin revisi, sejumlah isu krusial yang kemungkinan akan disentuh antara lain:

- Ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Apakah akan tetap dipertahankan atau diturunkan agar lebih banyak partai kecil bisa punya wakil di DPR.

- Aturan kampanye. Pembatasan biaya kampanye agar persaingan lebih adil dan tidak hanya dimenangkan oleh kandidat dengan logistik besar.