Nadiem Diduga Bisa Jadi Justice Collaborator, Berani Bongkar Peran Jokowi?

Kasus pengadaan laptop Chromebook sendiri merupakan bagian dari program Digitalisasi Pendidikan 2019–2022, yang awalnya digadang-gadang sebagai terobosan pembelajaran digital.

Namun, praktiknya diduga penuh penyimpangan, mulai dari mark-up harga, pengadaan tak sesuai spesifikasi, hingga potensi kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.

Publik pun menyoroti proyek ini karena sempat menjadi kebijakan besar di masa Jokowi.

Di berbagai forum, masyarakat menilai proyek Chromebook hanyalah “akal-akalan” untuk menguras anggaran dengan bungkus modernisasi pendidikan.

Baca Juga: Yusril Kritik Sistem Pemilu: Politisi Berbakat Tergusur Artis

Opini publik yang beredar di media sosial juga cukup keras. Banyak netizen mendesak agar Kejaksaan Agung berani mengusut kasus ini hingga ke pucuk pimpinan.

Beberapa akun bahkan menyindir, “Apakah laptop-laptop ini lebih pintar dari penegak hukum kita?”

Jalan Panjang Nadiem di Meja Hukum

Dengan status tersangka, jalan Nadiem jelas tidak mudah. Jika ia memilih diam, konsekuensi hukuman bisa lebih berat.

Namun, jika ia berani membuka suara lewat jalur justice collaborator, bukan tidak mungkin hukuman dapat diringankan sekaligus memberi jalan terang dalam pengusutan.

Baca Juga: Habib Jafar Sentil Menkomdigi: Demo Dicekal, Tapi Konten Dakwah Dibanjiri Judi Online Nggak Pernah Ditindak!

Kasus ini juga akan menguji konsistensi Kejaksaan Agung dalam menuntaskan mega-skandal pendidikan.

Apakah penyidik hanya akan berhenti pada level menteri, atau berani menelusuri lebih jauh hingga menyentuh lingkaran kekuasaan?

Kasus korupsi Chromebook bukan sekadar soal pengadaan barang, melainkan soal kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah dalam mengelola pendidikan nasional.

Langkah Nadiem untuk menjadi justice collaborator bisa menjadi momentum penting bagi penegakan hukum di Indonesia.