Belum Sepekan Demo Usai, Kementerian PU Langsung Bongkar-Pasang Fasilitas Umum Rusak di 29 Kota!

Pos polisi yang rusak membuat layanan keamanan terganggu, sementara gedung pemerintahan yang tidak berfungsi optimal memperlambat pelayanan publik.

Beberapa warga yang ditemui di Bandung, misalnya, menyampaikan keresahan karena sejumlah kantor pelayanan sementara tidak bisa beroperasi penuh.

“Kami berharap perbaikannya cepat, supaya urusan administrasi masyarakat tidak terhambat,” kata Rizal, seorang warga Antapani.

Analisis urban planner juga menyoroti pentingnya evaluasi tata ruang kota untuk meminimalisasi kerusakan berulang.

Baca Juga: Komika Soleh Solihun: 17+8 Tuntutan Rakyat, Prabowo Harus Bisa Wujudkan, Kan Katanya Rakyat Diminta Percaya Sama Pemerintah!

Menurut mereka, fasilitas publik strategis perlu dilengkapi sistem pengamanan ganda agar tidak mudah menjadi sasaran aksi massa.

Langkah cepat Kementerian PU ini sejalan dengan pola kepemimpinan Presiden Prabowo yang menekankan respons instan terhadap krisis.

Pengamat kebijakan publik menilai, kecepatan dan transparansi dalam rehabilitasi menjadi faktor penting agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Selain itu, masyarakat menaruh harapan besar agar rehabilitasi kali ini tidak sekadar tambal sulam, melainkan sekaligus menjadi momentum memperkuat kualitas bangunan publik agar lebih tahan terhadap kerusakan di masa depan.

Dalam konteks Bandung dan kota-kota besar lainnya, percepatan rehabilitasi fasilitas umum akan sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi harian.

Baca Juga: Gelombang Demo Tak Reda, Mahfud MD: Pemerintah Salah Obat, Akar Masalah Belum Dijawab!

Infrastruktur publik yang pulih lebih cepat diyakini dapat membantu stabilisasi situasi sosial pascademonstrasi.

Kementerian PU kini tengah berpacu dengan waktu untuk merampungkan pendataan sekaligus memulai perbaikan fasilitas umum yang terdampak aksi demo.

Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo dan koordinasi lintas instansi, publik berharap rehabilitasi bisa berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Rehabilitasi bukan sekadar membangun ulang, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Bila berhasil, langkah ini akan menjadi contoh bagaimana pemerintah sigap merespons kerusakan dan menjaga keberlanjutan layanan publik.***