Cak Imin Sentil Arogansi DPR, Dorong Evaluasi Tunjangan dan Solidaritas Lembaga Negara

HUKAMANEWS - Situasi politik di Senayan kembali memanas setelah arogansi sejumlah anggota DPR RI menjadi sorotan publik.

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai kegaduhan ini bukan sekadar persoalan perilaku individu, tetapi refleksi dari lemahnya kepekaan lembaga negara terhadap aspirasi rakyat.

Menurut Ketua Umum PKB yang kini menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat, momentum ini harus dijadikan titik balik untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk soal tunjangan rumah DPR yang kerap menimbulkan kecemburuan sosial.

Cak Imin menghadiri Sidang Kabinet (Sidkab) di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025), bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri.

Baca Juga: Sempat Ancam Lapor Polisi dan Ngamuk ke Warga yang Jarah Barangnya, Sahroni Akhirnya Minta Warga Jangan Lagi Hakimi Dirinya dan Keluarga

Di sela agenda, ia menanggapi pertanyaan wartawan soal kondisi politik terkini yang diwarnai aksi demonstrasi dan kritik tajam terhadap gaya hidup mewah sebagian anggota DPR.

"Saya kira eksekutif, legislatif untuk benar-benar memahami tuntutan atau aspirasi untuk menunjukkan solidaritas. Tunjangan rumah (DPR) semua di evaluasi yang menyebabkan kecemburuan harus di evaluasi," kata Cak Imin di Istana Negara.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa isu tunjangan DPR masuk radar evaluasi pemerintah.

Tak hanya soal tunjangan, Cak Imin juga menyinggung perlunya reformasi kelembagaan. Baginya, solidaritas antar lembaga negara sangat penting untuk meredam gelombang ketidakpercayaan publik.

Baca Juga: Dosen Fakultas Hukum di Universitas Melbourne Nadirsyah Hosen Minta Warga Kembalikan Barang Jarahan, di Islam Haram Hukumnya

Dalam konteks lebih luas, sikap Cak Imin mencerminkan tekanan publik terhadap transparansi dan kesederhanaan pejabat negara.

Agenda ini disebut-sebut sebagai upaya konsolidasi politik di tengah meningkatnya ketegangan sosial.

Pernyataan Cak Imin membuka babak baru dalam perdebatan soal gaya hidup elit politik.

Evaluasi tunjangan DPR yang ia dorong bisa menjadi langkah simbolis untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Baca Juga: Keganjilan Penjarahan di Rumah Sri Mulyani dan Sahroni, Waspada Mobilisasi Aksi Disertai Penembakan Aparat untuk Ciptakan Darurat Militer