Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah membatasi outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang. Namun kenyataannya, praktik tersebut masih meluas hingga menyentuh sektor inti, termasuk di BUMN.
Tuntutan lain adalah reformasi pajak. Buruh menyoroti meningkatnya beban pajak masyarakat di berbagai daerah, mulai dari lonjakan PBB hingga pemotongan pajak atas THR dan pesangon.
Mereka meminta pemerintah menaikkan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan serta menghapus pajak atas THR dan pesangon.
“THR bukanlah bonus mewah, melainkan kebutuhan pokok. Begitu juga pesangon, itu hak hidup buruh yang terkena PHK. Memajakinya sama saja menambah penderitaan,” tegas Iqbal.
Desakan Sahkan UU Ketenagakerjaan Baru
Selain tiga isu utama, massa buruh juga menuntut percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan.
Putusan Mahkamah Konstitusi tahun lalu memberi waktu dua tahun untuk lahirnya undang-undang baru yang lebih melindungi pekerja, namun pembahasan di DPR dinilai berjalan lamban.
Buruh menegaskan ada tujuh isu utama yang harus masuk dalam undang-undang baru, mulai dari kepastian upah layak, penghapusan sistem kontrak berkepanjangan, hingga perlindungan bagi pekerja digital platform seperti ojek online dan pekerja lepas di sektor e-commerce.
“Jika dalam setahun ke depan tidak ada undang-undang baru, maka pemerintah dan DPR mengkhianati jutaan buruh,” kata Said Iqbal dengan nada tegas.
Gelombang Aspirasi di Tengah Tekanan Ekonomi
Aksi 28 Agustus diperkirakan akan menimbulkan dampak besar, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah industri lainnya.
Gelombang protes ini menjadi cerminan keresahan pekerja terhadap kondisi ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari.
Di media sosial, warganet ramai membicarakan aksi ini.
Artikel Terkait
Dwi Hartono Diduga Otak Pembunuhan Kacab KCP Bank Pelat Merah, Ditangkap Polisi di Solo
3 Mobil Mewah Noel Raib dari Rumah Dinas Dibawa OTK Misterius Usai OTT, KPK Kasih Ultimatum Keras
Mahasiswa Siap Turun ke Jalan Bareng Buruh 28 Agustus dengan 6 Tuntutan Pedas, Begini Tanggapan wakil Ketua DPR Dasco
Eks Pejabat Kemenkeu Didakwa Rugikan Negara Rp90 Miliar dalam Skandal Jiwasraya
Bupati Sudewo di Ujung Tanduk, Hari Ini Dipanggil KPK hingga Pansus DPRD Pati Panaskan Isu Pemakzulan!