Kementerian Keuangan Bantah Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara, Hoaks Cuma Ambil Potongan Video Tak Utuh

HUKAMANEWS - Akhirnya Kementerian Keuangan bersuara usai viral pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam beberapa tayangan di berbagai media sosial, Menkeu sebut profesi guru adalah beban negara.

Padahal potongan video tersebut merupakan berita palsu atau hoaks.

"Video mengenai guru itu beban negara, itu hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).

Deni menyebut, video tersebut merupakan hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus lalu.

Dia berharap, masyarakat dapat menyikapi dengan lebih bijak informasi yang diterima dari media sosial.

"Marilah kita bijak dalam bermedia sosial," ujar Deni.

Baca Juga: Setelah KPK Tetapkan 5 Tersangka, Mensos Saifullah Ancam: Tidak Ada Ampun untuk Koruptor!

Sebagai informasi, pernyataan Sri Mulyani dalam forum itu tengah membahas pos belanja untuk guru dan dosen.

Berikut pernyataan Sri Mulyani:

"Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, 'Oh, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.' Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat."

Sementara itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Baca Juga: Polemik Remisi Setya Novanto, Anggota DPR Tegaskan Hak Terpidana Harus Dihormati

Presiden RI Prabowo Subianto dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, Jumat (15/8), menjelaskan, anggaran untuk sektor pendidikan sendiri akan digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, serta menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.