Pernyataan soal pendapatan anggota DPR kembali memicu perbincangan publik. Sebagian masyarakat menilai nominal itu terlalu tinggi, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Namun, ada pula yang menilai wajar mengingat beban kerja dan tanggung jawab politik yang diemban wakil rakyat.
Di sisi lain, pernyataan soal penghasilan juga dikaitkan dengan wacana soal integritas politikus.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, dalam sebuah diskusi bersama ICW, mengaku bahwa tantangan terbesar bagi politisi bukan sekadar nominal penghasilan, melainkan menjaga sumber pendapatan tetap halal.
“Dalam politik, godaan itu banyak sekali. Tapi saya selalu berusaha agar pendapatan saya halal. Halalan toyyiban. Memang tidak mudah, tapi itu yang harus dijaga,” kata Arse.
Meski perdebatan soal gaji dan tunjangan anggota DPR terus muncul dari waktu ke waktu, pemerintah dan DPR sejauh ini belum memberi sinyal adanya perubahan skema gaji pokok.
Yang terjadi hanyalah penyesuaian fasilitas, seperti rumah dinas yang diganti dengan uang tunjangan perumahan.
Bagi publik, transparansi soal komponen gaji dan tunjangan anggota dewan dianggap penting untuk memastikan tidak ada ruang bagi spekulasi yang bisa memperlebar jarak antara wakil rakyat dan masyarakat yang mereka representasikan.
Perdebatan ini kemungkinan besar akan terus berulang, mengingat besarnya perhatian publik pada isu kesejahteraan pejabat negara, terutama di tengah ketimpangan ekonomi yang masih terasa.***
Artikel Terkait
Terlanjur Nyaman Korupsi Milyaran, Kenaikan Gaji Hakim Bisakah Jadi Obatnya
Gaji Hakim Naik 280 Persen, KPK Harap Bisa Tahan Godaan Korupsi
Kenaikan Gaji Tak Menjawab Krisis Etika Hakim
Pemerintah Siapkan PPPK untuk Dukung Kopdes Merah Putih, Zulhas: Negara yang Tanggung Gaji
Viral Gaji DPR Disebut Rp3 Juta per Hari, Puan Maharani Buka Kartu: Bukan Naik Gaji, Cuma Uang Rumah!