Aksi terbaru ini, menurut Asep, menunjukkan bahwa praktik suap masih marak, terutama di sektor pengelolaan sumber daya alam.
"Kasus ini menjadi pengingat bahwa tata kelola hutan harus bebas dari kepentingan pribadi atau korporasi tertentu," tegasnya.
Publik pun mulai ramai menanggapi OTT ini, terutama soal nilai barang bukti dan profil tersangka yang terbilang mentereng.
Di media sosial, tak sedikit warganet menyindir gaya hidup para pejabat perusahaan pelat merah yang kerap pamer kendaraan mahal, namun akhirnya terjerat kasus hukum.
Banyak pihak menilai, KPK perlu memperluas pengawasan di sektor kehutanan karena rawan disusupi kepentingan bisnis yang merugikan negara.
Dengan OTT ini, KPK kembali mengirim pesan keras bahwa siapa pun yang bermain di wilayah rawan korupsi akan ditindak tegas, tanpa pandang bulu.
Kasus ini diperkirakan akan terus berkembang seiring pendalaman penyidikan.
KPK membuka peluang memanggil pihak-pihak lain yang diduga terlibat, baik dari unsur pemerintah maupun swasta.
Masyarakat kini menanti langkah berikutnya, apakah penangkapan ini hanya permukaan dari praktik korupsi yang lebih besar di sektor pengelolaan hutan.***
Artikel Terkait
KPK Siap Update Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji dengan Kerugian Negara Rp1 Triliun
KPK Cekal Eks Menag Yaqut Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Kerugian Negara Capai Triliunan Rupiah
Tak Hanya Yaqut, KPK Cegah Eks Stafsus Menag dan Pemilik Maktour Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun
Kejagung dan KPK Sepakat Perkuat Koordinasi Bongkar Korupsi Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek
KPK Bongkar Rapat Tertutup Agensi Haji-Kemenag, Kuota Tambahan Dibagi 50:50 di Tengah Dugaan Korupsi