Hasto dan Lembong Bebas, Rakyat Desak Prabowo Buka Borok Kasus Jokowi yang Mengendap di Era Lalu

HUKAMANEWS - Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong memantik gelombang harapan baru di tengah publik yang haus akan keadilan hukum.

Bukan hanya dianggap sebagai keputusan politik biasa, dua langkah tersebut justru dinilai menjadi sinyal kuat bahwa era baru penegakan hukum di Indonesia tengah dimulai.

Keputusan ini juga memperkuat kesan bahwa Presiden Prabowo ingin melepaskan diri dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya, terutama terkait warisan kontroversial yang selama ini menjadi sorotan publik.

Banyak pihak melihat, ini bukan sekadar bentuk belas kasih hukum, tetapi simbol dimulainya pembenahan sistem keadilan yang selama ini dinilai tebang pilih.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan PPPK untuk Dukung Kopdes Merah Putih, Zulhas: Negara yang Tanggung Gaji

Kritik terhadap ketidakadilan hukum di era Presiden Joko Widodo pun kembali mencuat, terutama dari kalangan aktivis dan pengamat politik.

Salah satunya datang dari Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, yang menilai bahwa Hasto dan Lembong merupakan korban dari sistem hukum yang represif dan penuh tekanan politik.

Menurut Muslim, tindakan hukum terhadap keduanya selama ini sangat mencederai rasa keadilan masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa sepuluh tahun pemerintahan Jokowi telah memperlihatkan wajah hukum yang kerap digunakan sebagai alat politik, bukan sebagai pilar keadilan.

Dalam percakapannya dengan RMOL pada Minggu, 3 Agustus 2025, Muslim menegaskan bahwa sudah saatnya rakyat Indonesia merasakan keadilan yang sejati.

Baca Juga: Megawati Ambil Alih Jabatan Sekjen PDIP, Hasto Ditinggal Usai Amnesti? Ini Bocoran di Balik Kongres

Tidak boleh ada lagi kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang berani menyuarakan kebenaran dan mengkritik kekuasaan.

Lebih lanjut, ia mendesak agar pemerintahan Prabowo tidak berhenti pada pemberian amnesti dan abolisi semata.

Muslim mendorong aparat penegak hukum untuk berani membuka kembali kasus-kasus yang selama ini diduga melibatkan mantan Presiden Jokowi.

Beberapa kasus yang dimaksud antara lain isu dugaan ijazah palsu dan kasus dugaan korupsi yang hingga kini belum mendapat kepastian hukum.