Megawati Ambil Alih Jabatan Sekjen PDIP, Hasto Ditinggal Usai Amnesti? Ini Bocoran di Balik Kongres

HUKAMANEWS - Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali telah resmi berakhir dengan mengumumkan jajaran pengurus DPP baru periode 2025-2030.

Namun yang menarik perhatian publik adalah absennya nama Hasto Kristiyanto dalam struktur baru tersebut, meski ia baru saja memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Sosok Hasto sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP selama dua periode terakhir, dan kehadirannya saat penutupan kongres sempat disambut langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Namun, pada struktur yang diumumkan, posisi Sekjen justru diisi langsung oleh Megawati.

Baca Juga: KPK Tangkap 5 Pejabat dalam Kasus Jalan Sumut, Tapi Gubernur Bobby Nasution Masih Aman, Kok Bisa?

Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi publik soal alasan di balik tak dilantiknya kembali Hasto ke posisi strategis tersebut.

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning memberikan penjelasan.

Ia menyatakan bahwa pelantikan Hasto mungkin saja ditunda karena faktor rehabilitasi nama baik terlebih dahulu.

Menurut Ribka, penting bagi partai untuk menjaga persepsi publik agar tidak muncul anggapan bahwa Hasto tidak dilantik karena terlibat kasus hukum.

"Kalau tidak clear dulu nanti digoreng, dikiranya Hasto tidak dilantik karena kasus korupsi. Kalau sudah selesai semua, baru bisa dilihat apakah perlu direhabilitasi atau tidak," kata Ribka di Jakarta, Minggu (3/8/2025).

Ia juga tak menutup kemungkinan bahwa keterlambatan Hasto menghadiri kongres bisa menjadi alasan teknis yang membuat pelantikannya belum dilakukan.

Baca Juga: PDIP Masih Oposisi Tapi Kok Mesra? Amnesti Hasto Bikin Hubungan Jokowi dan Prabowo Makin Gak Nyambung!

Hasto diketahui baru menghirup udara bebas pada Jumat malam, 1 Agustus 2025, setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.

Amnesti itu diberikan atas kasus suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, dengan vonis awal 3,5 tahun penjara.

Meski bebas secara hukum, rehabilitasi nama baik secara politik dan organisasi masih menjadi pertimbangan Megawati dan jajaran partai.