Beberapa pihak menilai langkah ini berpotensi menurunkan semangat pemberantasan korupsi jika tidak diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas yang kuat.
Namun dari keterangan Menkumham, keputusan tersebut tetap dijalankan secara legal dan berdasarkan pertimbangan menyeluruh, termasuk dari aspek kontribusi para penerima terhadap negara.
Dalam keterangan akhirnya, Supratman menegaskan bahwa langkah pemerintah bukan untuk melemahkan hukum, tetapi justru untuk merajut kekuatan politik nasional demi membangun Indonesia secara kolektif.
Bagaimanapun juga, keputusan besar seperti ini akan selalu memunculkan pro dan kontra.
Tapi yang jelas, menurut pemerintah, fondasinya tetap pada kepentingan bangsa yang lebih besar.***
Artikel Terkait
Pura-Pura Jadi Kantor Polisi, Rumah Elit di Cilandak Ini Dibongkar Jadi Markas Tipu-Tipu Warga Tiongkok
Baru Bertindak Panggil Kepala PPATK Usai Warga Ngamuk Rekeningnya Diblokir, Prabowo Disebut Jadi Pahlawan (Lagi)
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit Minta OJK dan PPATK Beri Penjelasan Gamblang Soal Rekening Jutaan Warga yang Dibekukan
Pemblokiran Dana di Rekening Bank, Jadi Pemicu Masyarakat Cepat - Cepat Kosongkan Uang di Rekening
Sejumlah Kendaraan Truk Lebih Pilih Kibarkan Bendera One Piece, Maaf Jenderal Agustus Tahun Ini Tidak Ada Bendera Merah Putih di Truk Kami!