Belum Jadi Menteri, Nadiem Sudah Bikin Grup WA Rahasia Buat Atur Proyek Laptop Triliunan? Ini Bocorannya!

HUKAMANEWS - Fakta baru kembali mencuat dari penyidikan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Proyek digitalisasi pendidikan yang bernilai triliunan rupiah ini ternyata sudah dirancang bahkan sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai menteri.

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa pengadaan tersebut bukan proses yang berjalan secara wajar, melainkan disusun dengan arahan khusus dari awal.

Kejagung mengungkap bahwa komunikasi awal mengenai proyek ini dilakukan melalui grup WhatsApp bertajuk Mas Menteri Core Team yang sudah dibentuk sejak Agustus 2019.

Baca Juga: Termasuk Jurist Tan, Empat Orang Resmi Jadi Tersangka Korupsi Chromebook, Nadiem Makarim Masih Tunggu Nasib

Padahal, Nadiem baru dilantik sebagai Mendikbud oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober tahun yang sama.

Fakta itu diungkap oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

Qohar menyebut grup WhatsApp tersebut dibuat oleh Jurist Tan bersama Nadiem Makarim dan Fiona, yang langsung membahas rencana pengadaan program digitalisasi di Kemendikbud apabila Nadiem diangkat sebagai menteri pada 19 Oktober 2019.

Selang beberapa bulan, pada Desember 2019, Jurist mulai mengatur langkah lanjutan.

Ia menghubungi Ibrahim Arief dan Yeti Khim untuk menyusun kontrak kerja bagi para konsultan teknologi yang nantinya bekerja di bawah program TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Kemendikbud.

Baca Juga: Jokowi Curiga Ada Agenda Politik Besar, Gibran dan Bobby Diseret, Pengamat: Ini Tanda Beliau Mulai Cemas

Ibrahim kemudian ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan program TIK dengan pendekatan khusus, menggunakan sistem operasi Chrome OS dari Google.

Qohar juga menjelaskan, sejumlah pertemuan daring digelar oleh tim khusus yang terdiri dari Jurist Tan, Fiona, serta para pejabat struktural seperti Sri Wahyuningsih (Direktur SD) dan Mulatsyah (Direktur SMP).

Dalam rapat-rapat tersebut, mereka diarahkan oleh Jurist untuk memastikan seluruh pengadaan TIK mengacu pada sistem Chrome OS.

Padahal, secara formal, Jurist Tan sebagai staf khusus menteri tidak memiliki kewenangan dalam penyusunan program atau pengadaan barang dan jasa.