9 Jam Diperiksa Kejagung, Nadiem Kabur Lagi Tanpa Jawaban soal Kasus Chromebook Rp9,9 T!

HUKAMANEWS - Nadiem Makarim Diperiksa 9 Jam di Kejagung, Bungkam soal Investasi Google dan Proyek Chromebook

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, kembali menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Pemeriksaan yang berlangsung selama lebih dari sembilan jam ini terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

Proyek tersebut digelar saat Nadiem masih menjabat sebagai menteri, dan kini tengah ditelusuri karena indikasi penyimpangan dalam proses kajian teknis hingga pengambilan kebijakan.

Baca Juga: Bocoran Vivo X300, Ponsel Ringkas Rasa Sultan, Kamera 200MP dan Chipset Baru Siap Saingi Flagship Mahal di Akhir Tahun!

Nadiem tiba di Gedung Bundar sekitar pukul 09.00 WIB dan baru keluar pada pukul 18.07 WIB, Selasa, 15 Juli 2025.

Dengan mengenakan kemeja warna beige dan celana hitam, Nadiem hanya menyampaikan pernyataan singkat kepada awak media usai pemeriksaan.

Ia berterima kasih kepada Kejagung atas kesempatan memberikan keterangan, namun kembali memilih bungkam saat ditanya mengenai substansi pemeriksaan maupun kaitannya dengan Google dan Gojek.

“Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, izinkan saya kembali ke keluarga saya,” ucap Nadiem sambil langsung memasuki mobil pribadinya.

Ini bukan kali pertama Nadiem diperiksa dalam kasus ini.

Baca Juga: Produk Lokal Terancam Punah! Barang Impor Murah Banjiri Pasar, DPR Desak Kemendag Turun Tangan Selamatkan UMKM

Sebelumnya, pada 23 Juni 2025, ia menjalani pemeriksaan selama hampir 12 jam dan dicecar 31 pertanyaan oleh penyidik.

Salah satu fokus penyidik adalah dugaan keterkaitan antara investasi Google ke Gojek—perusahaan yang ikut dirintis oleh Nadiem dan kini tergabung dalam ekosistem GoTo—dengan proyek pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek.

Penyidik mendalami apakah investasi tersebut memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan pemerintah dalam memilih Chromebook berbasis Chrome OS, alih-alih sistem operasi Windows seperti yang direkomendasikan dalam kajian awal.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, pemeriksaan kali ini juga mengupas kemungkinan adanya intervensi dari pihak luar dalam penentuan perangkat yang digunakan dalam program digitalisasi pendidikan nasional.