Trending di X! Tagar HukumBeratHasto, Tuntutan 7 Tahun untuk Sekjen PDIP Dinilai Terlalu Ringan

“Hukum tak boleh tunduk pada kekuasaan! #HukumBeratHasto,” ujarnya.

Reaksi keras dari publik ini mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap transparansi dan ketegasan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi politik yang menyangkut figur elit partai.

Banyak pihak mempertanyakan integritas sistem peradilan jika tuntutan terhadap pelaku korupsi kelas berat justru lebih ringan dibanding pelanggaran hukum kecil lainnya.

Dari perspektif hukum, tuntutan jaksa seharusnya mencerminkan bobot kesalahan yang dilakukan terdakwa.

Baca Juga: Proyek Jalan Diduga Jadi Ladang Korupsi, KPK Geledah Rumah Plt Kadis PUPR Mandailing Natal, Tiga Koper Dokumen Diamankan

Namun dalam kasus Hasto, publik justru menilai ada kesenjangan antara fakta persidangan dan hukuman yang dituntut.

Situasi ini memicu perdebatan luas tentang independensi jaksa penuntut, serta peran lembaga penegak hukum dalam menghadapi kasus yang melibatkan tokoh politik besar.

Saat ini, publik menantikan putusan akhir dari majelis hakim.

Apakah hakim akan sejalan dengan tuntutan jaksa, atau justru mengambil sikap lebih tegas dengan menjatuhkan vonis lebih berat?

Yang jelas, tekanan publik semakin kuat untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.

Baca Juga: Menbud Fadli Zon: Peristiwa Kelam Rudapaksa Etnis Tionghoa dalam Tragedi 98 Tak Akan Dihapus dalam Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Dengan sorotan tajam dari masyarakat, putusan terhadap Hasto Kristiyanto bukan hanya akan menjadi catatan hukum semata, tapi juga menjadi cermin kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.***