Aksi tersebut diikuti oleh sekitar 700 armada truk dan pikap yang memulai perjalanan dari kawasan Puspa Agro, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo.
Mereka menuju kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, lalu melanjutkan ke Mapolda Jatim, dan berakhir di Kantor Gubernur Jawa Timur.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa konvoi ini menyebabkan kemacetan panjang di berbagai titik strategis.
Kemacetan terparah terjadi dari pertigaan Desa Kletek, Kecamatan Taman, hingga Kecamatan Krian, Sidoarjo, dengan panjang antrean kendaraan mencapai belasan kilometer.
Selain itu, kemacetan juga dilaporkan di Bundaran Waru, terutama dari arah Sidoarjo menuju Surabaya.
Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar menggunakan jalur alternatif dan tetap waspada dalam menghadapi kepadatan lalu lintas.
Hingga siang tadi, ratusan kendaraan peserta aksi masih bergerak menuju kantor Dishub Jatim di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya.
Aksi ini mencerminkan keresahan nyata para pekerja lapangan yang merasa tak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.
Dengan tekanan industri dan regulasi yang tidak sinkron, para sopir menilai bahwa kebijakan ODOL justru membuka peluang persoalan baru dalam sistem logistik nasional.
Kini, harapan mereka tertuju pada pemerintah daerah dan pusat untuk segera membuka ruang diskusi, agar kebijakan transportasi tidak hanya berpihak pada aturan, tapi juga pada realitas.***
Artikel Terkait
Kasus E-KTP Memanas Lagi, MAKI Tegaskan Peran Paulus Tannos Sudah Terbukti Jelas
Singapura Tolak Penangguhan Paulus Tannos, DPR Minta Ekstradisi Dipercepat: Jangan Sampai Lepas Lagi!
Pengakuan Buzzer Marcella Santoso, Penyebar Konten RUU TNI dan Indonesia Gelap Mengaku Menyesal, Alihkan Isu Penangkapan Koruptor Kakap
Marcella Santoso Sempat Berkelit Tak Akui Orang di Balik Konten Negatif Terkait Kejaksaan, Padahal Sudah Ada Bukti Dirinya Merengek Minta Maaf
Iwan Lukminto Klaim Kredit Diperoleh Untuk Kembangkan Usaha Sritex