Singapura Tolak Penangguhan Paulus Tannos, DPR Minta Ekstradisi Dipercepat: Jangan Sampai Lepas Lagi!

HUKAMANEWS - Upaya pemerintah Indonesia untuk memulangkan buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPR RI.

Pasalnya, momen penolakan permohonan penangguhan penahanan Tannos oleh otoritas Singapura dianggap sebagai peluang emas yang tak boleh disia-siakan.

Dorongan kuat disampaikan oleh anggota Komisi III DPR, Mafirion, yang menilai bahwa sikap Tannos sudah terang-terangan menantang supremasi hukum Indonesia.

Ia menekankan pentingnya bergerak cepat sebelum buronan kelas kakap itu kembali menghilang tanpa jejak.

Baca Juga: Kasus E-KTP Memanas Lagi, MAKI Tegaskan Peran Paulus Tannos Sudah Terbukti Jelas

Menurut Mafirion, pemerintah tak bisa lagi bersikap lunak dalam menangani kasus-kasus korupsi besar seperti ini.

Ia mengingatkan bahwa pelaku kejahatan korupsi kerap memiliki beragam cara untuk menghindari jeratan hukum.

Karena itu, strategi pemulangan dan koordinasi lintas negara harus dilakukan secara masif dan terukur.

"Buron seperti Tannos punya seribu akal untuk lolos. Kita harus lebih cerdas dan gesit menutup semua celah pelarian," tegas Mafirion, Selasa (18/6).

Selain itu, Mafirion juga mendorong pemerintah agar segera membekukan paspor milik Paulus Tannos serta mencabut seluruh akses keimigrasian yang dimilikinya.

Baca Juga: Meski Mengelak Suap ke Hakim, Terbukti Ibunda Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Suap Hakim, Divonis 3 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta

Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kemungkinan kabur ke negara ketiga.

Ia mengingatkan bahwa kelambanan dalam menangani kasus ini justru bisa membuka peluang bagi Tannos untuk kembali meloloskan diri.

Dalam konteks ini, diplomasi hukum internasional menjadi senjata utama.

Komitmen bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam percepatan perjanjian ekstradisi dinilai sebagai titik terang yang harus dimaksimalkan.