Terungkap! Uang Rakyat Rp 1,2 Triliun di Papua Diduga Dipakai Beli Jet Pribadi, KPK Kejar Hingga Luar Negeri

Menurut Budi, fokus penyidikan KPK adalah pada penggelembungan dan penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Papua selama dua tahun, dari 2020 hingga 2022.

Total kerugian negara dari skema ini ditaksir mencapai Rp 1,2 triliun.

KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain untuk menelusuri jalur uang haram tersebut.

Salah satunya adalah Willie Taruna, penyedia jasa penukaran uang (money changer) di Jakarta, yang diduga turut membantu proses pencucian uang.

"Pemeriksaan ini bagian dari strategi asset recovery yang sedang dijalankan KPK untuk melacak dan menyita aset hasil kejahatan korupsi," kata Budi.

Baca Juga: HORE! Pemerintah Kasih Diskon Tol 20 Persen di Libur Sekolah 2025, Catat Tanggal Hematnya

Namun, karena Lukas Enembe telah meninggal dunia, upaya hukum hanya bisa dilakukan terhadap asetnya, bukan terhadap dirinya secara pribadi.

Budi menegaskan bahwa KPK tidak akan berhenti hanya pada identifikasi aset, tapi akan melanjutkan proses hukum demi mengembalikan kerugian negara.

Ia menyoroti bahwa dana sebesar Rp 1,2 triliun seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan vital di Papua, mulai dari sekolah, puskesmas, hingga rumah sakit.

"Kalau kita lihat potensi dampaknya, dana sebesar itu bisa membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua," ujar Budi.

Kasus ini kembali menyorot pola korupsi yang tidak hanya berskala besar, tapi juga melibatkan modus internasional yang kompleks.

Baca Juga: Ayah Farel Prayoga Terseret Kasus Judi Online, Ditangkap Saat OTT di Banyuwangi

Dengan menelusuri aset hingga ke luar negeri, KPK menegaskan komitmennya untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

Penyidikan terus berjalan, dan masyarakat diharapkan tetap mengawal agar kasus ini tuntas serta bisa menjadi pelajaran penting bagi tata kelola pemerintahan daerah ke depan.***