Diskon Listrik 50 Persen Batal Total? Ternyata Bukan Ulah Kementerian ESDM, Begini Ungkap Bahlil Lahadalia

Ia menambahkan bahwa sejak awal, tidak ada permintaan resmi atau undangan bagi Kementerian ESDM untuk memberikan masukan.

Bahkan, kementeriannya tidak termasuk dalam tim atau forum mana pun yang membahas kebijakan tarif listrik untuk periode Juni dan Juli 2025.

Pernyataan Dwi ini semakin memperjelas bahwa baik perumusan maupun pembatalan kebijakan diskon listrik dilakukan di luar lingkup ESDM.

Ketidakjelasan ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat mengenai siapa sebenarnya pihak yang menggagas sekaligus mencabut kebijakan diskon tersebut.

Baca Juga: Saat Irma Suryani Berang dan Mulai Sebar Fitnah PKI, Dokter Tifa Sebut Publik Makin Curiga Ada yang Panik dan Sengaja Disembunyikan

Di sisi lain, isu mengenai subsidi dan tarif listrik memang selalu menjadi perhatian karena langsung menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat.

Banyak kalangan berharap pemerintah dapat lebih transparan dan terkoordinasi dalam merumuskan kebijakan strategis seperti ini.

Terlebih, ketika publik sudah terlanjur berharap akan adanya keringanan biaya listrik di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi antarlembaga pemerintahan masih perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Baca Juga: Bukan Cuma Smartphone, Xiaomi Sekarang Punya Mobil SUV Listrik yang Bisa Kalahkan Tesla Model Y

Transparansi dan koordinasi yang kuat menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata.

Ke depan, diharapkan keputusan penting seperti tarif dasar listrik bisa diputuskan melalui proses yang lebih inklusif dan terbuka.