Macet 8 Kilometer di Tanjung Priok, Sopir Truk Tercekik Biaya Parkir Rp17.500 Sekali Masuk

Sayangnya, infrastruktur rel tersebut kini nyaris tak difungsikan lagi, bahkan dinilai terlalu mahal karena dikenakan berbagai beban pajak dan tarif tambahan.

“Rel kereta itu mestinya bisa jadi solusi angkutan logistik jarak menengah. Tapi sekarang malah ditinggalkan karena tidak efisien secara biaya,” tegas Djoko.

Ia menilai, mahalnya angkutan kereta disebabkan oleh tidak adanya subsidi BBM, ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) dan biaya track access charge (TAC) yang mencekik.

Lebih lanjut, Djoko juga mempertanyakan logika tarif parkir Rp17.500 yang dibebankan kepada sopir truk.

Baca Juga: Puan Maharani Membangkang Kebijakan Prabowo, Tegas Tolak Paksa Pengusiran Warga Palestina oleh Amerika dan Sekutunya

Menurutnya, pungutan ini tidak transparan dan seharusnya tidak dibebankan kepada pengemudi yang hanya menerima uang jalan pas-pasan.

“Kalau parkirnya jelas digunakan untuk peningkatan layanan, mungkin bisa diterima. Tapi kalau tidak jelas, ini hanya akan menambah biaya logistik secara keseluruhan,” jelasnya.

Biaya parkir itu disebut-sebut bagian dari konsesi pemerintah kepada pihak ketiga, namun hingga kini manfaatnya belum terlihat nyata di lapangan.

Djoko menekankan bahwa pelabuhan seharusnya dikelola dengan prinsip cost recovery, bukan orientasi profit murni.

Jika tidak, biaya logistik nasional akan terus melonjak, dan daya saing Indonesia bakal tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Baca Juga: Satu Per Satu Kekisruhan Program MBG Bermunculan, Evaluasi Dulu

Ia juga menyoroti pembatasan operasional truk logistik selama 16 hari masa mudik Lebaran yang dianggap terlalu lama.

Akibatnya, terjadi penumpukan kontainer dan keterlambatan distribusi barang di seluruh rantai pasok.

“Pembatasan logistik jangan lebih dari lima hari. Kalau terlalu lama, efeknya ke mana-mana, ekonomi bisa terganggu,” ujar Djoko.

Kemacetan ekstrem di Tanjung Priok ini jadi tamparan keras bagi pemerintah dalam menata ulang tata kelola pelabuhan dan logistik nasional.