Warga Menjerit, Tarif Listrik Melejit Usai Diskon Dicabut, DPR Desak PLN Ungkap Data Asli Pemakaian

Untuk itu, ia meminta agar PLN menyediakan layanan audit pemakaian secara transparan, agar masyarakat bisa mengecek langsung apa yang menyebabkan lonjakan tagihan mereka.

Kondisi ini tentu berdampak luas, terutama bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang daya belinya sudah tertekan.

Mufti menyebut bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan, dan harus memastikan kebijakan subsidi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Terlebih lagi, ada kritik terhadap aplikasi PLN Mobile yang dinilai belum optimal dalam memberikan informasi kepada pelanggan.

Meski menjadi alat utama untuk memantau pemakaian listrik, banyak warga yang tidak tahu cara menggunakannya atau kesulitan memahami data yang disajikan.

Baca Juga: Dikira Hemat, Malah Boncos! Fakta Mengejutkan di Balik Tagihan Listrik Pasca Diskon PLN

"Digitalisasi layanan tanpa literasi digital yang memadai justru bisa membuat masyarakat makin bingung," ungkap legislator dari Jawa Timur II tersebut.

Mufti juga mendorong Kementerian ESDM untuk turun tangan mengevaluasi pencabutan diskon dan dampaknya terhadap pelanggan.

Ia menekankan pentingnya konsistensi informasi publik agar tidak terjadi kebingungan seperti sekarang ini.

Tak hanya itu, DPR juga mendorong agar PLN membuka kanal aduan dan menyediakan forum klarifikasi agar masyarakat bisa menyuarakan keluhan mereka.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah audit pemakaian gratis bagi pelanggan yang merasa dirugikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Baca Juga: Daftar Tarif Listrik Terbaru April 2025, Subsidi dan Non-Subsidi Tetap Stabil

Bagi Mufti, kehadiran negara seharusnya tidak berhenti pada pemberian subsidi yang bersifat temporer.

Yang dibutuhkan masyarakat adalah kebijakan energi yang berkelanjutan, transparan, dan benar-benar berpihak pada rakyat kecil.

Dengan adanya sorotan ini, tekanan publik terhadap PLN dan pemerintah untuk berbenah semakin besar.