HUKAMANEWS - Manuver politik kembali memanas setelah Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, mengungkap dugaan peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam video yang beredar, Hasto Kristiyanto menyoroti revisi UU KPK yang diduga bertujuan untuk mengamankan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dari ancaman hukum.
Benarkah langkah ini dilakukan demi melindungi keluarga Presiden?
Isu ini mencuat pasca penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait buronan Harun Masiku.
Video berdurasi 5 menit 24 detik itu berjudul "Pelemahan KPK oleh Jokowi" dan berisi penuturan Hasto tentang pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka pada Mei 2019.
Dalam pertemuan tersebut, Hasto mengingatkan Jokowi bahwa pencalonan Gibran dan Bobby di Pilkada 2020 berisiko tinggi karena rentan terhadap gratifikasi dan suap.
"Kalau Mas Gibran dan Mas Bobby menjadi walikota, maka akan dengan mudah terkena operasi tangkap tangan KPK," ujar Hasto dalam video tersebut.
Tak lama setelah pertemuan itu, seorang menteri kepercayaan Jokowi menemui Hasto dan menyampaikan rencana revisi UU KPK.
Baca Juga: Belajar Bahasa: Gerebek vs Grebek? Ini Jawaban KBBI yang Jarang Diketahui!
Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah menghilangkan kewenangan pimpinan KPK sebagai penyidik, serta membatasi masuknya penyidik independen ke lembaga antirasuah tersebut.
Lebih mengejutkan lagi, Hasto menyebutkan bahwa untuk menggolkan revisi UU KPK, diperlukan dana sekitar 3 juta dolar AS.
Dugaan ini menambah panasnya spekulasi bahwa perubahan regulasi ini dilakukan demi melindungi kepentingan politik keluarga Presiden, terutama Gibran dan Bobby yang kala itu tengah berproses menuju kursi wali kota.
Sejarah mencatat bahwa revisi UU KPK dilakukan sebelum Pilkada Serentak 2020.
Artikel Terkait
Penahanan Hasto Bak Karma Bagi PDIP, Dulu PDIP yang Punya Peran Lemahkan KPK, Sekarang Rasakan KPK Hancurkan Kalian!
"Nyanyian" Hasto Kristiyanto, KPK Sengaja Dilemahkan Atas Perintah Jokowi, Demi Muluskan Gibran, Bobby Maju Jadi Walkot
Jokowi dan Keluarga Dilaporkan ke KPK, Skandal atau Fitnah? Publik Tunggu Keberanian KPK!
Coretax Senilai Rp1,3 Triliun Error Bikin Pajak Tekor, KPK Nggak Boleh Kendor Jaring Koruptor
Hasto Sebut Hal-hal Buruk Jokowi Selalu Limpahkan ke PDIP, Begitu Hal Positif Diambil Tanpa Benefit ke PDIP, Termasuk Revisi UU KPK