Gegara Hasto Ditahan, Megawati Batalkan Retret? PAN: Kepala Daerah Itu Dipilih Rakyat, Bukan Dikte Partai!

Menurut Yandri, kepala daerah yang hadir di sana bukan lagi membawa nama partai, melainkan kepentingan nasional.

"Di sana nggak ada lagi partai A atau B, yang ada adalah merah putih, NKRI. Semua kepala daerah harus patuh pada konstitusi, bukan sekadar perintah partai," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa seluruh kepala daerah dari PAN hadir dalam retret tersebut tanpa ada yang absen.

Ia menegaskan bahwa PAN adalah sekutu sejati Prabowo dan selalu mendukung kebijakan nasional yang bertujuan untuk kepentingan rakyat.

Baca Juga: iPhone 16e vs iPhone 16, Mana yang Lebih Worth It? Simak Perbedaannya!

Instruksi Megawati, Respons PDIP

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat edaran yang meminta kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaan dalam retret di Magelang.

Instruksi ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh KPK terkait kasus buron Harun Masiku.

Dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, Megawati meminta seluruh kepala daerah dari PDIP untuk siaga dan selalu mengaktifkan alat komunikasi.

"Jika sudah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian isi surat tersebut.

Baca Juga: KAI Mulai Buka Jalur KA Tambahan Untuk Arus Mudik Lebaran, Cek Tanggal Pembukaannya

Kebijakan ini memicu berbagai spekulasi. Banyak pihak menilai keputusan tersebut lebih bernuansa politik dibandingkan kepentingan pemerintahan.

Beberapa analis politik bahkan menilai langkah ini sebagai bentuk respons PDIP terhadap dinamika hukum yang sedang menjerat beberapa kadernya.

Dampak bagi Stabilitas Pemerintahan

Keputusan Megawati untuk menarik kepala daerahnya dari retret menimbulkan pertanyaan lebih besar: apakah keputusan ini untuk kepentingan partai atau kepentingan rakyat?