Gegara Hasto Ditahan, Megawati Batalkan Retret? PAN: Kepala Daerah Itu Dipilih Rakyat, Bukan Dikte Partai!

HUKAMANEWS - Retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang seharusnya menjadi momentum kebersamaan justru menuai kontroversi.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri acara tersebut.

Keputusan ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, yang menilai kebijakan itu tidak sejalan dengan semangat kebangsaan.

Baca Juga: Senyum Bahagia Tawanan Israel Saat Dibebaskan dan Cium Dahi Anggota Hamas

Instruksi yang Dipertanyakan, PAN Angkat Bicara

Yandri Susanto menyayangkan langkah Megawati Soekarnoputri yang melarang kadernya menghadiri retret di Akmil.

Menurutnya, ketika seseorang telah menjabat sebagai kepala daerah, ia bukan lagi sekadar kader partai, melainkan bagian dari sistem pemerintahan yang lebih luas.

Ia menekankan bahwa kepala daerah seharusnya bersikap negarawan dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas partai politik.

"Kalau sudah jadi kepala daerah, dia itu kader bangsa, bukan hanya kader partai. Retret adalah ajang mempererat sinergi, bukan kepentingan politik sempit," ujar Yandri dalam sebuah kesempatan di Depok, Sabtu (22/2/2025).

Baca Juga: Geger Retret Kepala Daerah Habiskan Anggaran Rp 13 Miliar, Efisiensi Anggaran Hanya Sekadar Omon-omon

Menurut Yandri, seorang kepala daerah yang telah dipilih rakyat harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan.

Ia menilai kegiatan retret semacam ini justru bermanfaat untuk menyatukan visi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.

Oleh karena itu, larangan Megawati dianggap bertentangan dengan semangat kebersamaan.

Kepentingan Bangsa di Atas Segalanya

Retret di Akmil seharusnya menjadi forum untuk memperkuat kerja sama lintas daerah.