Gelombang Protes Mahasiswa IndonesiaGelap, 13 Tuntutan untuk Pemerintahan Prabowo

photo author
- Selasa, 18 Februari 2025 | 09:00 WIB
Demo mahasiswa gegerkan Jakarta! 13 tuntutan penting untuk pemerintahan Prabowo, dari pendidikan hingga reformasi kepolisian. (Net / HukamaNews.com)
Demo mahasiswa gegerkan Jakarta! 13 tuntutan penting untuk pemerintahan Prabowo, dari pendidikan hingga reformasi kepolisian. (Net / HukamaNews.com)

HUKAMANEWS - Jakarta kembali menjadi saksi demonstrasi mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.

Aksi bertajuk "IndonesiaGelap" yang digelar di Bundaran Air Mancur Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2) malam, menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari pendidikan hingga reforma agraria.

Dalam tuntutan mereka, mahasiswa menegaskan bahwa jika suara mereka tidak didengar, aksi serupa akan berlanjut secara nasional.

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) 2024, Satria, menyampaikan bahwa aksi ini adalah bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Baca Juga: iPhone SE 4 Hadir dengan Modem 5G Buatan Apple, Tapi Ada Kekurangannya!

Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam jika kebijakan yang dianggap merugikan tetap diberlakukan.

"Kami menyerukan Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini," ujar Satria.

Jika pemerintah tidak memberikan respons yang sesuai, mahasiswa berjanji akan terus turun ke jalan dalam skala yang lebih besar. Berikut adalah 13 tuntutan mahasiswa dalam aksi "Indonesia Gelap":

1. Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Pencabutan proyek strategis nasional yang merugikan rakyat dan mendorong reforma agraria sejati.

Baca Juga: KPK Sentil Hasto Kristiyanto, Alasan Mangkir Gak Masuk Akal, Sampai Kapan Mau Kabur?

3. Penolakan revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai membungkam kritik akademisi.

4. Penghapusan multi fungsi ABRI demi menjaga demokrasi dan menghindari represi militer.

5. Pengesahan RUU Masyarakat Adat guna melindungi hak dan budaya mereka.

6. Pencabutan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang dianggap mengancam kepentingan publik.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Kazuki Rahmadani

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X