Danantara Kebijakan Oligarki yang "Mengerikan", Tak Bisa Tersentuh KPK dan BPK, Tak Bisa Diaudit, Mega Proyek yang Bakal Diawasi Jokowi

HUKAMANEWS - Baru lewati 100 hari pertama kerja, pemerintahan di bawah kendali Presiden Prabowo sungguh mengerikan.

Ini bisa terlihat dari kebijakan Presiden Prabowo dengan membentuk Danantara Indonesia.

Danantara adaah wujud baru induk BUMN dan ada 7 BUMN jumbo yang bakal disalurkan ke Danantara.

Di antaranya PT BNI, PT Mandiri, PT Bank BRI, PT PLN, PT Pertamina, Indonesia Investment Authority, PT Mineral Industri.

"Ngeri ini efisiensi ronde pertama ini Rp300 triliun."

"Akan lanjut hingga tahap 3 dengan total efisiensi Rp750 triliun."

"Rp100 triliun buat makan siang gratis, sisanya semua akan ditumpahkan ke Danantara buat modal awal investasi global."

Baca Juga: THR Ojol di Ujung Tanduk! Noel Janji Perjuangkan, Tapi Aplikator Mau Tanggung Jawab?

"Rencana yang ngeri-ngeri sedap," dikutip dari akun X Strategi + Bisnis, pada Senin (17/2).

Yang lebih mengerikan lagi, dikutip dari akun X tubirfess, "Total dana Rp325 triliun hasil efisiensi APBN termasuk pengurangan penerima beasiswa KIP dan penghematan beberapa kementerian dll, itu semua ternyata buat DIALIHKAN ke Danantara?"

"Dan yang lebih GONG nya lagi pengawas Danantara tidak bisa diaudit oleh KPK dan BPK!"

Hal sama juga diungkap akun X urmy_Hacehan yang cemas soal kebijakan Prabowo ini.

"Ada beberapa aturan soal danantara yang salah satunya adalah mereka gak bisa diminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian."

"Selain itu juga kemarin ada amandemen UU BUMN yang menyatakan kerugian BUMN, bukan kerugian negara. Auditor udah gak bisa lagi ngitung kerugiannya."