Tagar IndonesiaGelap Meledak! Warganet Bongkar Kebijakan Prabowo-Gibran yang Bikin Kantong Rakyat Makin Tipis

photo author
- Selasa, 18 Februari 2025 | 06:00 WIB
Demo besar-besaran! Mahasiswa turun ke jalan teriakkan #IndonesiaGelap sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah. (Net / HukamaNews.com)
Demo besar-besaran! Mahasiswa turun ke jalan teriakkan #IndonesiaGelap sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah. (Net / HukamaNews.com)

Hal ini menambah kekhawatiran publik bahwa anggaran negara tidak dialokasikan secara adil.

Warganet mempertanyakan apakah kebijakan ekonomi pemerintah benar-benar dirancang untuk kesejahteraan rakyat atau lebih menguntungkan kelompok tertentu.

Aksi Mahasiswa: Dari Media Sosial ke Jalanan

Tak hanya di dunia maya, gelombang kritik ini juga meluas ke aksi nyata.

Mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turun ke jalan dengan membawa tajuk "Indonesia Gelap" sebagai tema utama demonstrasi mereka.

Koordinator BEM SI, Satria Naufal, menjelaskan bahwa gerakan ini lahir dari keresahan kolektif masyarakat terhadap kondisi negara.

Baca Juga: INDONESIA GELAP, Rezim Makin Menindas, Mahasiswa Harus Turun ke Jalan, Instruksi BEM Seluruh Indonesia Makin Kencang!

“Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga,” ujarnya.

Mahasiswa menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menyusun kebijakan publik.

Mereka menyoroti isu seperti revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan, serta efisiensi Kabinet Merah Putih yang dinilai tidak berjalan dengan baik.

Tuntutan Demonstrasi dan Dampak Gerakan IndonesiaGelap

Demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, hingga Banjarmasin membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Baca Juga: Bocoran Xiaomi 15 Ultra! Desain Mewah, Harga Fantastis, Siap Jadi Raja Flagship?

Beberapa tuntutan utama dari aksi ini meliputi:

- Evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
- Penolakan terhadap revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dianggap membahayakan demokrasi.
- Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Perppu Perampasan Aset.
- Reformasi Polri dan penghapusan dwifungsi militer di sektor sipil.
- Realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen yang lebih layak.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Kazuki Rahmadani

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X