Intelijen KPK Diminta Segera Bertindak, Dugaan Markup Rp1,3 Triliun di Proyek Coretax

Banyak fitur dalam aplikasi ini yang malah menimbulkan kendala bagi pengguna.

Ia menyebutkan, “Aplikasi ini bermasalah, bahkan banyak fitur yang tidak berfungsi dengan baik. Malah sistem pajak lama lebih diandalkan untuk beberapa wajib pajak besar."

Keputusan Dirjen Pajak Nomor 24 Tahun 2025 juga menjadi sorotan karena menyatakan bahwa 790 wajib pajak tertentu diperbolehkan kembali menggunakan sistem pajak lama.

Ini mengundang tanda tanya besar. Jika Coretax dirancang canggih dengan biaya fantastis, mengapa justru sistem lama yang digunakan?

Baca Juga: Baru! Fujifilm Instax Wide Evo dengan 100+ Efek, Lensa Ultra-Wide, dan Desain Klasik yang Keren

Jubir KPK, Tessa Mahardika, menyebutkan bahwa laporan IWPI saat ini masih dalam tahap telaah dan verifikasi.

Jika bukti yang diserahkan kurang, pelapor akan diminta melengkapinya.

Namun, publik berharap KPK segera mengambil langkah proaktif untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.

Proyek Coretax seharusnya menjadi langkah besar dalam digitalisasi sistem perpajakan.

Namun, masalah seperti ini justru memperlihatkan bahwa transparansi dan pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan dalam setiap pengadaan proyek pemerintah.

Baca Juga: Usai Usman Menang Atas Paul Hughes, Legendaris MMA Khabib Nurmagomedov Ucapkan Terimakasih Kepada Rakyat Irlandia Atas Dukungannya ke Palestina

Langkah tegas dari KPK tidak hanya akan membongkar kebenaran, tetapi juga menjadi peringatan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek bernilai besar agar tidak bermain-main dengan anggaran negara.

Masyarakat kini menunggu hasil penyelidikan dan berharap kasus ini tidak berhenti di meja laporan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai tujuan, bukan menjadi ladang korupsi yang merugikan rakyat.***