HUKAMANEWS - Banyak menteri lempar tanggungjawab tak mengakui ikut terlibat dalam soal pembangunan PIK.
Apalagi soal pemasangan pagar laut untuk peruntukkan lahan kawasan PSN PIK.
Menteri saling bantah semisal Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menko Perekonomian atau Menteri lainnya yang terkait pembangunan PIK.
Namun dari pengakuan langsung Direktur Agung Sedayu Group, Letjen Marinir Purnawirawan Nono Sampono, ia mengakui semua pembanguan PIK berasal dari perintah Presiden Jokowi.
Tak menutup-nutupi, Nono dengan mulusnya mengatakan bahwa untuk pembangunan sebesar ini (PIK) butuh kepastian hukum.
Baca Juga: Terungkap! Rumah Eks Ketua PPP Digeledah KPK, Apa Hubungannya dengan Buronan Harun Masiku?
"Harus ada dasar hukumnya dulu, harus ada dukungan, kalau tidak ada dasar hukumnya berarti proyek ini tidak halal," ujarnya dikutip dari tayangan akun Instagram @olenka, pada Kamis (23/1).
"Apa yang dibangun di situ betul-betul harus ada dukungan, misalnya apa Keputusan Presiden, Keputusan Menteri atau kesepakatan antar Menteri," katanya.
Apalagi proyek besar ini butuh kepastian hukum, salah satunya yang terkait langsung adalah Menko Perekonomian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Ini yang langsung kalau lahannya berkaitan dengan kehutanan kan ini lahan negara tapi di bawah Kementerian Kehutanan," katanya.
Menurut Nono, ada contoh lain yang sebenarnya Agung Sedayu Group berhadapan langsung, yaitu lahan di depan pulau di Jakarta.
Baca Juga: LBH Muhammadiyah Laporkan 9 Nama ke Bareskrim untuk Ditelusuri Terkait Pemasangan Pagar Laut, Ada Nama Ali Hanafia Lijaya Orang Dekat Aguan
"Ada lahan sedikit di depan Jakarta, kerjasama kita dengan Dinas Kehutanan Daerah Khusus Jakarta, dulu sebutannya Istimewa, sekarang Daerah Khusus," ujarnya.
Nono akui terjadi penambahan lahan yang luar biasa besar, yang tadinya hanya sekitar 16 hektar sekarang sudah sudah lebih dari 60 hektar.
"Ada penebalan yang dilakukan, berangkat dengan pengalaman ini kita mau coba membuat di sini (PIK) karena di sini panjang dan luas harus "dibungkus", karena barangnya bisa rawan lagi, bisa rawan."
Artikel Terkait
M Said Didu Tantang Jokowi ke BPK Jika Dirinya Bukan Pemimpin Terkorup, Ratusan Triliun Habis untuk PSN PIK Tanpa Lelang!
Drew Sullivan OCCRP Sebut Jokowi Terkorup Semestinya Jadi Peringatan Keras, Jokowi Sedang Diawasi Masyarakat
Suara Lantang M Said Didu Membuahkan Hasil, Pagar Sepanjang 30 KM di Laut Tangerang Kini Disegel KKP Usai Pejabat Banyak Tutup Mulut
Buzzer Mulai Kerja, Ramai-ramai Dukung Pemasangan Bambu di Sepanjang Laut, Seiiring Makin Lantangnya Suara M Said Didu
Orang Dekat Jokowi yang Tersangkut Proyek Fiktif Telkom, Punya Kekayaan Fantatis Rp2,6 T, Inikah Alasan Menteri KKP Bandel dengan Perintah Prabowo?
Somasi 3 X 24 Jam Tak Juga Digubris, Muhammadiyah Datangi Bareskrim Desak Ungkap Dalang di Balik Pemagaran Laut Banten
Serangan Buzzer Bertubi-tubi, Kuasa Hukum Ahmad Khozinudin Tak Gentar Hadapi Aguan dan Preman, Demi Bela Warga Banten dari Dampak Buruk PIK
LBH Muhammadiyah Laporkan 9 Nama ke Bareskrim untuk Ditelusuri Terkait Pemasangan Pagar Laut, Ada Nama Ali Hanafia Lijaya Orang Dekat Aguan