HGB di Laut Tangerang & Surabaya Terbongkar! AHY: Evaluasi Menyeluruh, Publik Harus Tahu Fakta Sebenarnya

AHY memastikan langkah tindak lanjut akan melibatkan berbagai kementerian terkait.

Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berada di luar koordinasi Kemenko Infrastruktur, AHY akan mendorong sinergi dengan kementerian teknis.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

Reno Eza Mahendra mendesak Kementerian ATR/BPN untuk memberikan penjelasan terkait temuan ini.

Ia menekankan bahwa jika masalah ini hanya kesalahan administrasi, maka perlu segera diperbaiki.

Baca Juga: Kabinet Prabowo Penuh Sultan! Ada yang Punya Rp5,4 Triliun, Tapi Kok Ada yang Belum Lapor?

Namun, jika ada unsur pelanggaran, maka sanksi tegas harus diberikan. "Ini bisa jadi celah untuk eksploitasi ruang publik," tandas Reno.

Kasus ini menunjukkan pentingnya sinergi antar-lembaga untuk menegakkan hukum dan menjaga ruang publik.

Evaluasi yang transparan dan tindakan tegas dari pemerintah diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola ruang publik di Indonesia.

Dengan arahan Presiden Prabowo dan koordinasi lintas kementerian, publik berharap masalah ini segera terselesaikan dengan adil dan bijak.

Baca Juga: Jelang Perayaan Imlek, Kota Semarang Sudah Dipenuhi Ornamen Lampion

Seluruh pihak diharapkan menjalankan perannya secara bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan masyarakat luas.***